Wakil Presiden Jusuf Kalla--Medcom.id/Dheri Agriesta.
Wakil Presiden Jusuf Kalla--Medcom.id/Dheri Agriesta.

JK: Lelang Jabatan Harus Terbuka dan Transparan

Nasional OTT KPK OTT Romahurmuziy
Suci Sedya Utami • 20 Maret 2019 05:00
Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla, selaku Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi mengatakan proses lelang jabatan harus dilakukan secara transparan dan terbuka. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik suap dan korupsi yang melibatkan pejabat dan aparatur sipil negara (ASN).
 
"Sebenarnya sistemnya sudah baik karena itu open bidding. Ya upaya ke depan itu menjalankan proses ini dengan terbuka, dengan transparan. Memang harus diikuti proses itu," kata JK seperti dilansir dari Antara, Rabu, 20 Maret 2019.
 
Dia mengatakan panitia seleksi lelang jabatan harus melibatkan unsur dari luar instansi, termasuk akademisi atau profesional yang memiliki keahlian terkait di lembaga tersebut. Apabila seluruh prosedur seleksi diikuti dengan baik dan terbuka, lanjut JK, maka celah korupsi dalam proses lelang jabatan itu
dapat diminimalkan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Panselnya kan harus ada juga dari luar, ada juga dari masyarakat, independen. Jadi kalau itu diikuti, akan tidak terjadi apa-apa. Terkecuali tadi, ada di luar prosedur yang terjadi," ujar dia.
 
Terkait dugaan suap dalam lelang jabatan di lingkungan Kementerian Agama, dirinya mengatakan kasus tersebut bisa terjadi di instansi mana saja. Namun untuk seleksi lelang jabatan tingkat eselon I, JK mengatakan tidak mudah untuk diikuti karena ada seleksi akhir yang dinilai oleh Presiden dan Wapres.
 
"Kalau (lelang) pejabat itu, khususnya eselon I kan tidak mudah karena disamping mengalami seleksi kemudian seleksi akhir, Presiden dan saya harus menyaring lagi di tim penilai akhir," kata JK.
 
Sementara untuk jabatan setingkat eselon II, seleksi lelang jabatan akan berurusan langsung dengan menteri atau kepala lembaga pemerintah non-kementerian. Seperti yang terjadi di dugaan kasus lelang jabatan di Kementerian Agama, keputusan akhir lelang berada di tangan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.
 
"Kalau eselon II, kami (presiden dan wapres) tidak menangani, itu menteri langsung. Jadi (korupsi lelang jabatan) bisa saja terjadi di banyak tempat. Tapi mudah-mudahan ini bukan urusan itu, kita serahkan kembali ke KPK," jelas dia.
 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan dugaan suap pada lelang jabatan di Kemenag yang melibatkan mantan ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) RM bersama HAR selaku Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Jawa Timur dan MMW sebagai Kakanwil Kemenag Gresik.
 
KPK juga akan memanggil Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin setelah penyidik menggeledah ruang kerjanya dan menyita uang senilai Rp180 juta dan USD30 ribu.
 

(SCI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif