Videotron untuk Kampanye Bukan Milik DKI
Suasana sidang di Bawaslu DKI - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.
Jakarta: Kepala Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik Diskominfo Jakarta Dhini Gilang Prasasti mengaku iklan kampanye di sejumlah videotron bukan milik DKI. Videotron dikelola swasta. 

Hal ini disampaikan dalam sidang lanjutan dugaan pelanggaran kampanye videotron pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Badan pengawas pemilu (Bawaslu). 

"Perlu kami jelaskan bahwa tidak semua videotron di Jakarta milik Pemprov DKI," kata Dhini dalam sidang yang digelar di kantor Bawaslu DKI, Jalan Danau Agung 3, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu, 24 Oktober 2018.


Sahroni melaporkan beberapa videotron di Jakarta yang dianggap melanggar kampanye Pilpres 2019. Videotron yang dilaporkan yakni di kawasan Tugu Tani, Kwitang, Blok M, Pancoran, Menteng, Slipi, Jalan MH Thamrin, dan Jalan Cut Meutia.

Dhini mengungkapkan videotron yang dikelola Pemprov DKI hanya berjumlah enam unit. Semua videotron yang dilaporkan Sahroni bukan milik DKI.  

"Satu di Wali Kota Jakarta Barat, dua titik di kompleks Taman Ismail Marzuki, satu titik di depan Kantor Dinas Teknis di Jalan Abdul Muis, kemudian satu titik lagi depan Kantor Dinas Olahraga di Otista," beber Dhini.

(Baca juga: Peserta Pemilu Boleh Beriklan di Videotron)

Sementara, satu videotron di Terminal Pulo Gebang sudah tidak berfungsi. Dengan demikian saat ini hanya lima videotron aktif yang dimiliki Pemprov. 

Terkait konten yang ditayangkan pada videotron, Dhini mengaku, tidak bisa menjelaskan banyak. Sebab, ada dinas lain yang mengurus. 

"PTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang mengelola mulai dari izin pajak dan sebagainya," ucap Dhini.

Sahroni melaporkan pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin ke Bawaslu DKI terkait dugaan pelanggaran kampanye videotron. Laporan tersebut dia layangkan pada 2 Oktober 2018 dan telah memasuki sidang ketujuh.

Dia melaporkan terkait videotron kampanye pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin di sejumlah titik yang dilarang oleh KPU DKI berdasarkan Keputusan Nomor 175 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye.

(Baca juga: Timses Bantah Memasang Videotron Jokowi-Ma'ruf)
 



(REN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id