Presiden Joko Widodo. Istana Kepresidenan/Kris.
Presiden Joko Widodo. Istana Kepresidenan/Kris.

Omnibus Law Lapangan Kerja Diharap Rampung Tiga Bulan

Nasional Omnibus Law
Desi Angriani • 16 Desember 2019 12:38
Jakarta: Presiden Joko Widodo meminta DPR menyelesaikan amendemen 82 undang-undang dan 1.194 pasal di Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dalam waktu tiga bulan. RUU tersebut akan diajukan awal tahun depan.
 
"Bu Puan (Ketua DPR Puan Maharani) ini ada 82 UU mohon segera diselesaikan. Saya bisik-bisik, kalau bisa jangan sampai lebih dari 3 bulan," kata Jokowi saat membuka Musrenbangnas RPJMN 2020-2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin, 16 Desember 2019.
 
Jokowi mengatakan beleid UU Cipta Lapangan Kerja harus segera diterbitkan demi mengantisipasi badai perlambatan ekonomi dunia. Pasalnya, omnibus law tersebut mengamendemen puluhan regulasi yang selama ini menghambat masuknya investasi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Banyak negara menuju resesi kita enggak mau makanya kita dahului dengan ini. Kita ingin bergerak cepat," ungkap dia.
 
Substansi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja mencakup 11 klaster yakni penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMK-M, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah, dan kawasan ekonomi.
 
Sementara itu, berkas Omnibus Law Perpajakan akan diserahkan pekan ini. Rancangan itu mencakup pendanaan investasi, sistem teritori, subjek pajak orang pribadi, kepatuhan wajib pajak, keadilan iklim berusaha, dan fasilitas.
 
"UU Perpajakan kita serahkan bulan ini lalu berkaitan dengan UU Pemberdayaan UMKM. Saya mau konsentrasi ke sana," jelas Jokowi.
 

 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif