Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo di Hotel Bidakara, Jakarta. Foto: Ilham Pratama Putra/Medcom.id
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo di Hotel Bidakara, Jakarta. Foto: Ilham Pratama Putra/Medcom.id

Menpan RB: ASN Harus Taat Aturan

Nasional Tangkal Radikalisme ASN
Ilham Pratama Putra • 10 Desember 2019 17:25
Jakarta: Aparatur sipil negara (ASN) tak bisa menolak Surat Keputusan Bersama (SKB) 11 menteri terkait penanganan radikalisme. Setiap ASN wajib mengikuti apa pun kebijakan pemerintah.
 
"Ya silakan kalau memang ada yang pro kontra. Kalau mau masuk ASN harus ikuti aturan," tegas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa, 10 Desember 2019.
 
Tjahjo mengatakan ASN juga harus bekerja optimal sesuai aturan berlaku. ASN merupakan pelayan masyarakat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Tetap ikuti aturan, kerja ASN itu ya kerja optimal, kerja profesional, kerja melayani masyarakat, ikuti aturan," kata dia.
 
SKB 11 ditandatangani Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate.
 
Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Suhardi Alius, Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana, Plt Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Hariyono, dan Ketua Komisi ASN Agus Pramusinto ikut meneken SKB 11 tersebut.
 
Berikut ini 11 jenis pelanggaran yang diatur dalam SKB Penanganan Radikalisme ASN:
 
1. Penyampaian pendapat baik lisan maupun tulisan dalam format teks, gambar, audio, atau video, melalui media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah;
 
2. Penyampaian pendapat baik lisan maupun tulisan dalam format teks, gambar, audio, atau video, melalui media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras, dan antar golongan;
 
3. Penyebarluasan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian sebagaimana pada angka satu dan dua melalui media sosial (share, broadcast, upload, retweet, repost, dan sejenisnya);
 
4. Tanggapan atau dukungan sebagai tanda setuju pendapat sebagaimana angka 1 dan 2 dengan memberikan likes, dislike, love, retweet, atau comment di media sosial;
 
5. Pemberitaan yang menyesatkan baik secara langsung maupun melalui media sosial;
 
6. Penyebarluasan pemberitaan yang menyesatkan baik secara langsung maupun melalui media sosial;
 
7. Penyelenggaraan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah;
 
8. Keikutsertaan pada organisasi dan atau kegiatan yang diyakini mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah;
 
9. Penggunaan atribut yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah;
 
10. Pelecehan terhadap simbol negara baik secara langsung maupun melalui media sosial;
 
11. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka satu sampai 10 dilakukan secara sadar oleh ASN.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif