Desain Nagara Rimba Rusa menjadi pemenang pertama sayembara desain ibu kota negara baru. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
Desain Nagara Rimba Rusa menjadi pemenang pertama sayembara desain ibu kota negara baru. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam

Ibu Kota Baru Angin Segar Hapus Kesenjangan

Nasional pemindahan ibukota Ibu Kota Baru
Theofilus Ifan Sucipto • 22 Januari 2020 18:43
Jakarta: Fokus Presiden Joko Widodo membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur (Kaltim) pada pemerintahan periode kedua diapresiasi. Megaproyek ini dipercaya membawa harapan baru bagi masyarakat.
 
Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Djayadi Hanan menyebut DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi sudah penuh kesenjangan. Ibu kota baru diharap mengubah stigma itu.
 
“Ibu kota baru ada harapan baru. Orang melihat apa isi rencananya,” kata Djayadi di Kompleks Media Group, Kedoya, Jakarta Barat, Rabu, 22 Januari 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut dia, rencana pemindahan ibu kota sudah tercetus pada 1950. Namun, langkah pemindahan secara konkret baru dilakukan di era Presiden Joko Widodo.
 
“Ibu kota menjadi problem dan mungkin masyarakat optimistis karena Jokowi sosok yang menyelesaikan sesuatu,” ujar dia.
 
Djayadi menyebut optimisme masyarakat ihwal pemindahan ibu kota juga karena rekam jejak baik Jokowi. Kepala Negara, kata dia, memiliki catatan mentereng soal pembangunan infrastruktur.
 
“Jokowi kan bapak infrastruktur. Kalau terkait infrastruktur toplah,” tutur Djayadi.
 
Pemerintah memindahkan ibu kota ke sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim. Kontur lokasi ibu kota baru berbukit-bukit karena bekas hutan tanaman industri seluas 256 ribu hektare dengan kawasan inti 56 ribu hektare.
 
Ibu kota baru akan terbagi menjadi sejumlah klaster, yaitu klaster pemerintahan, klaster kesehatan, klaster pendidikan, serta klaster riset dan teknologi. Proses pembangunan ibu kota baru membutuhkan dana sedikitnya Rp466 triliun.
 
Porsi dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mencapai Rp89,4 triliun atau sebesar 19,2 persen. Sisa dana mengandalkan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) Rp253,4 triliun atau 54,5 persen dan swasta termasuk badan usaha milik negara (BUMN) Rp123,2 triliun atau 26,4 persen.
 


 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif