Ilustrasi/Medcom.id
Ilustrasi/Medcom.id

Pengangkatan Dua Eks Anggota Tim Mawar Persulit Penegakan HAM

Nasional tni hak asasi manusia presiden jokowi Kementerian Pertahanan
Kautsar Widya Prabowo • 27 September 2020 21:05
Jakarta: Pengangkatan dua eks anggota Tim Mawar sebagai pejabat Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dianggap mendampak penyelidikan kasus penculikan aktivis pada 1998. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 166 Tahun 2020 yang mendasari pengangkatan dua eks anggota Tim Mawar disayangkan.
 
"Keputusan presiden ini mempersulit upaya penyelidikan segala kejahatan kemanusian di masa lalu," ujar Manager Kampanye Amensty Internasional Indonesia, Novel Matindas dalam konferensi pers, Minggu 27 September 2020.
 
Baca:Pengangkatan Eks Tim Mawar di Kemenhan Tampar Keluarga Korban Penculikan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut dia, penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) mengalami kemunduran. Pihaknya ingin keppres itu dicabut.
 
"Bagaimana Presiden Joko Widodo mau menegakan HAM, jika para pejabat di sekitarnya yang melakukan kejahatan kemanusian (berada di lingkungannya)," kata Novel.
 
Dia menyinggung janji Presiden Jokowi dalam menyelesaikan persoalan HAM saat kampanye Pemilihan Presiden 2019. Harusnya, penyelesaian kasus menjadi prioritas.
 
"Oleh karena itu Amensty Internasional Indoneia meminta Presiden Jokowi batalkan Keppres (Nomor 166 Tahun 2020)," kata dia.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif