Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Mendes Kecewa BLT Desa di Musi Rawas 'Disunat'

Nasional Virus Korona kasus korupsi dana desa Bantuan Langsung Tunai
Theofilus Ifan Sucipto • 03 Juni 2020 13:10
Jakarta: Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyayangkan temuan kasus penyunatan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa. Kasus itu seharusnya tidak terjadi.
 
“Seharusnya tidak ada pihak yang berani coba-coba mengambil keuntungan pribadi,,” kata Halim di Jakarta, Rabu 3 Juni 2020.
 
Halim mengatakan kasus tersebut bertentangan dengan tujuan BLT dana desa. Sebab, bantuan itu sejatinya dari desa, oleh desa, dan untuk desa.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Proses penyaluran dana desa harus transparan dan bisa diawasi warga desa. Masyarakat diajak berpartisipasi mengontrol dan melaporkan dugaan kecurangan pada pihak berwajib.
 
Halim mengklaim distribusi BLT dana desa di Desa Banpres transparan. Bahkan, seluruh data penerima BLT dana desa ditempel di balai desa.
 
Baca: Kades di Musi Rawas Ditangkap Lantaran 'Sunat' BLT
 
Seharusnya, terang Halim, ada 91 kepala keluarga (KK) di Desa Banpres yang menerima bantuan tersebut. Masing-masing KK mendapat uang tunai sebesar Rp600 ribu.
 
“Namun setelah pembagian, kepala dusun dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memotong Rp200 ribu per keluarga,” ujar Halim.
 
Warga pun melaporkan hal tersebut kepada Kepala Desa Banpres dan Polres Musi Rawas. Halim berharap kasus serupa tidak terjadi di kemudian hari.
 
“Kasus ini sudah masuk ranah aparat penegak hukum dan mulai diproses sesuai aturan hukum,” turut dia.
 
Baca: 69.443 Desa Terima BLT
 
Seorang Kepala Desa (Kades) bernama Ahmad Mudori,36, dan Efendi,40, anggota dari Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Dusun 1, Desa Banpres, Kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten Musi rawas, Sumatra Selatan, diringkus Polres Musi Rawas.
 
Penangkapan kedua perangkat desa ini lantaran telah melakukan pungutan liar Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) untuk penanganan covid-19.
 
"Setelah menerima laporan dari warga kami langsung melakukan penyelidikan dan telah menetapkan mereka sebagai tersangka pada 31 Mei 2020," kata Kapolres Musi Rawas, AKBP Efrannedy, Selasa, 2 Juni 2020.
 

(SUR)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif