Ilustrasi Kompleks Parlemen Senayan. Medcom.id/Githa Farahdina
Ilustrasi Kompleks Parlemen Senayan. Medcom.id/Githa Farahdina

MPR Bentuk Mahkamah Kehormatan Majelis

Nasional MPR
Theofilus Ifan Sucipto • 06 Oktober 2020 18:54
Jakarta: MPR akan membentuk Mahkamah Kehormatan Majelis. Badan kehormatan itu berfungsi menegakkan kode etik terhadap seluruh anggota MPR.
 
“Saat ini tahapan pembentukan sudah disetujui dan disepakati. Tinggal pematangannya diharapkan selesai dalam waktu dekat,” kata Ketua MPR Bambang Soesatyo dalam keterangan tertulis, Selasa, 6 Oktober 2020.
 
Mahkamah Kehormatan Majelis berfungsi mengadili dugaan pelanggaran etik anggota MPR. Badan kehormatan itu juga bisa membela anggota MPR dari tuduhan atau fitnah sesuai kode etik.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Bamsoet menilai Mahkamah Kehormatan Majelis penting untuk menjaga integritas anggota MPR. Apalagi, DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) lebih dulu memiliki mahkamah kehormatan.
 
“Kemudian mengingat adanya perkembangan tugas dan alat kelengkapan MPR yang berbeda dari periode 2009-2014,” ujar politikus Partai Golkar itu.
 
Pria yang akrab disapa Bamsoet itu menambahkan, Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR (K3 MPR) bakal mengalami penyesuaian. Personel K3 MPR bertambah dari 45 orang menjadi 55 orang yang terdiri dari pakar ketatanegaraan maupun mantan anggota MPR. Pimpinan K3 MPR juga ditambah dari 1 ketua dan 4 wakil ketua menjadi 1 ketua dan 5 wakil ketua dari kelompok DPD.
 
“Mereka akan mengkaji dan merumuskan pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan,” terang dia.
 
Sistem ketatanegaraan itu, kata Bamsoet, akan menjadi masukan bagi pemerintah dalam membuat peta jalan pembangunan nasional. MPR berupaya memajukan Indonesia berlandaskan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
 
(SUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif