KPK Dituding Menjadi Penyebab Mandeknya RKUHP

Whisnu Mardiansyah 12 Oktober 2018 16:29 WIB
ruu kuhp
KPK Dituding Menjadi Penyebab Mandeknya RKUHP
Anggota Komisi III Fraksi Partai Gerindra Muhammad Syafii. Foto: Medcom.id/M Rodhi Aulia.
Jakarta: Anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKHUP) Muhammad Syafii menuding Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salah satu penyebab mandeknya pembahasan RKUHP. Hingga saat ini belum ada titik temu antara KPK dan Panja RKHUP soal Pasal Tipikor.
 
"Enggak ada (titik temu). KUHP harus jadi buku besar pidana di Indonesia. Tentu semuanya harus diatur," kata Syafii kepada Medcom.id, Jumat, 12 Oktober 2018.
 
Syafii berharap pemerintah sependapat dengan DPR Pasal Tipikor dimasukan ke KUHP. Jadi pengesahan RKUHP ini tidak berlarut-larut hanya karena permintaan KPK.

Baca: KPK Usul Delik Korupsi Berada di Luar KUHP

"Kita tetap berharap pemerintah maunya sependapat dengan DPR tidak mengikuti keinginan KPK," jelasnya.
 
Pemerintah memutuskan untuk membatalkan target pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) pada 17 Agustus 2018. Presiden Joko Widodo meminta pembatalan tenggat tersebut usai bertemu pimpinan KPK di Istana Bogor.




(FZN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id