Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika. Foto: Medcom.id/Suci Sedya Utami.
Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika. Foto: Medcom.id/Suci Sedya Utami.

Calon Ibu Kota Baru Disterilkan dari Spekulan Tanah

Nasional pemindahan ibukota
Suci Sedya Utami • 04 Mei 2019 15:44
Jakarta: Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika mengatakan pemerintah telah mengambil langkah mitigasi terhadap potensi munculnya spekulan tanah dalam rencana pemindahan ibu kota. Persoalan ini sudah ditangani secara baik sehingga spekulasi harga tanah di calon ibu kota baru tidak akan terjadi.
 
"Pemerintah memastikan dan sudah melakukan langkah-langkah untuk menjaga agar praktik semacam itu enggak terjadi. Rangkaian-rangkaian itu sudah dikelola dimitigasi oleh Bappenas (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional)," kata Erani dalam di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 4 Mei 2019.
 
Dia mengatakan Presiden Joko Widodo amat memperhatikan masalah ini. Kepala Negara telah berpesan agar tidak ada agenda-agenda tertutup mengenai rencana pemindahan ibu kota yang nantinya menimbulkan ketidakpercayaan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerag (KPPOD) Robert Endi Jaweng menyadari penumpang gelap (free rider) memang pasti akan ada dalam setiap kesempatan. Namun, hal ini bisa diminimalisasi pemerintah.
 
"Hal-hal seperti ini (spekulasi) memang selalu ada peluang. Yang perlu dipastikan tanah itu dimiliki pemerintah dan bukan merupakan tanah yang baru dicari. Untuk mengeliminasi pemburu renten, pemerintah harus punya pengelolaan risiko," ucap Robert.
 
Baca: Pemindahan Ibu Kota Perlu Dituangkan dalam GBHN
 
Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda berharap wacana ini membawa dampak yang baik bagi ibu kota baru. Meski DKI Jakarta nantinya tetap akan menjadi pusat bisnis dan properti, ibu kota baru dipercaya akan berkembang pesat.
 
Namun, Ali meminta pemerintah memastikan tak ada aksi spekulasi yang menyebabkan harga lahan tinggi di ibu kota baru nantinya. "Pemerintah harus pastikan jangan ada spekulasi tanah yang tinggi di sana dengan konsep land bank," tekan dia.
 
Menurut dia, dibutuhkan perencanaan yang matang untuk membentuk ibu kota baru. Pengembangan kota bisnis baru dinilai lebih memungkinkan untuk diterapkan. "Masterplan harus jelas juga. Seharusnya dengan kota baru bisa lebih terencana," ucap Ali.

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

MAGHRIB 17:47
DOWNLOAD JADWAL

Untuk Jakarta dan sekitarnya

  • IMSAK04:25
  • SUBUH04:35
  • DZUHUR11:53
  • ASHAR15:14
  • ISYA19:00

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif