Ilustrasi. Foto: Medcom.id
Ilustrasi. Foto: Medcom.id

Peta Batas Desa di Sumbar, Riau, dan Kepri Ditargetkan Rampung Tahun Ini

Nasional Riau Kemendagri Kepulauan Riau Sumatra Barat
Antara • 21 April 2022 03:00
Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menargetkan peta batas desa di Sumatera Barat, Kepulauan Riau (Kepri), dan Riau, rampung pada 2022 demi menciptakan tertib administrasi dan kepastian hukum. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri Yusharto Huntoyungo mengatakan pemerintah mendukung penyelesaian peta batas desa itu, salah satunya melalui kegiatan pendampingan teknis yang digelar di Tanah Datar, Sumatra Barat (Sumbar).
 
"Dengan dilaksanakannya kegiatan asistensi (pendampinga) teknis ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBDes) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan penegasan batas desa di wilayahnya," kata Yusharto dilansir Antara, Kamis, 21 April 2022.
 
Ia menyebut sejauh ini Sumatra Barat telah melaporkan penyelesaian peta batas 89 desa dari 929 desa ke Kemendagri. Adapun Riau telah melaporkan kemajuan penyelesaian peta batas 83 desa dari 1.591 desa. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki total 275 desa sama sekali belum melaporkan kemajuan penyelesaian peta batas ke Kemendagri.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Moratorium Pemekaran Daerah Perlu Dievaluasi
 
Ia menjelaskan Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBDes) merupakan amanah undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 401 dan Pasal 2 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014. Pasal 401 ayat (2) mengatur penegasan batas termasuk cakupan wilayah dan penentuan luas dilakukan berdasarkan perhitungan teknis yang dibuat oleh lembaga di sektor informasi geospasial.
 
Oleh karena itu, Kemendagri membentuk tim yang terdiri dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemdes Kemendagri, Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), untuk turun langsung membina serta mengawasi upaya mempercepat penyelesaian batas desa di daerah, khususnya Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau.
 
"Dalam proses percepatan penyelesaian peta batas desa pada 2022, saya ingin Tim PPBDes (tingkat) Provinsi dapat melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan di wilayahnya dengan maksimal dan melaporkan kepada Kemendagri melalui Ditjen Bina Pemdes terkait progres pelaksanaan PPBDes di wilayahnya," ujar Yusharto.
 
Ia juga menyampaikan Tim PPBDes di tingkat kabupaten juga perlu menjalankan tugasnya secara profesional, mengingat ujung tombak penyelesaian batas desa ada di mereka. Tim PPBDes di tingkat kabupaten bertugas mengumpulkan data, membuat penelitian, dokumen peta kerja, dan turut melacak serta menentukan posisi batas, pemasangan, serta mengukur pilar batas sampai akhirnya membuat peta batas desa.
 
"Jika peta batas itu telah dibuat, tugas berikutnya ada di kepala daerah. Hal terpenting dari penegasan batas desa itu adalah pengesahan peta batas administrasi desa melalui Peraturan Bupati/Wali Kota untuk menjadikan peta batas desa yang definitif," jelas Yusharto.
 
 
(DEV)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif