Sekretaris Kabinet Pramono Anung. MI/Ramdani.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung. MI/Ramdani.

ASN Punya Mekanisme Sendiri Mengkritik Pemerintah

Nasional pns
Damar Iradat • 25 November 2019 18:03
Jakarta: Sekretaris Kabinet Pramono Anung menanggapi terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait penanganan radikalisme di lingkungan aparatur sipil negara (ASN). Salah satu poin yang disoroti yakni ASN dilarang mengkritik pemerintah secara terbuka.
 
Pramono menjelaskan SKB tersebut tidak melarang ASN menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Menurut dia, ASN memiliki koridornya masing-masing dalam menyampaikan kritik.
 
"Kritik dari ASN kan ada mekanismenya. ASN beda dengan yang lain, karena ada aturan main yang atur ASN," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 25 November 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pramono mengoreksi pernyataan pihak yang menyebut ASN dilarang mengkritik pemerintah. Menurut dia, yang dilarang ialah penyampaian ujaran kebencian.
 
Ia menjelaskan penyampaian ujaran kebencian itu juga tak sebatas kepada pemerintah, tapi ke semua pihak. Apalagi, menurut dia, Indonesia dikenal sebagai bangsa yang penuh etika dan sopan santun.
 
Politikus PDI Perjuangan itu juga memastikan pemerintah tak antikritik. Kritik dinilai salah satu bagian dalam membangun pemerintahan.
 
"Karena pemerintah itu menjadi semakin kuat kalau kritik kuat. Dan kritik itu menjadi obat. Pemerintah sama sekali tidak alergi terhadap kritik," ujar dia.
 
Pramono menegaskan semua pihak harus dapat membedakan kritik dan ujaran kebencian.
 
"Yang kita tidak mau, bagaimana kemudian ujaran kebencian menjadi konsumsi sehari-hari. Kita harus bedakan kritik dengan ujaran kebencian," tegasnya.
 
Sebelas kementerian dan lembaga menandatangani SKB 11 menteri tentang penanganan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pertengahan November 2019. Ada enam menteri yang ikut menandatangani SKB itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate.
 
Sementara lima lainnya merupakan kepala lembaga negara. Di antaranya Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Kepegawaian Negara, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
 
SKB itu melarang ASNmemberikan pendapat lisan maupun tulisan di media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah.
 

 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif