Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat Benny Kabur Harman. Foto: Antara Foto/Hafidz Mubarak
Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat Benny Kabur Harman. Foto: Antara Foto/Hafidz Mubarak

Demokrat Sebut Pansus Bisa Menguak Praktik Kotor di Jiwasraya

Nasional Jiwasraya
Kautsar Widya Prabowo • 28 Januari 2020 15:43
Jakarta: Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat Benny Kabur Harman menyebut pembentukan panitia khusus (pansus) bisa menguak praktik kotor yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Terutama, dugaan adanya aliran dana ke salah satu tim sukses di Pemilu 2019.
 
"Pansus Angket Jiwasraya agar bisa menjawab prasangka liar di masyarakat ada aliran dana Jiwasraya untuk Pemilu 2019," ujar Benny kepada Medcom.id, Jakarta, Selasa, 28 Januari 2020.
 
Menurut dia, kewenangan pansus lebih besar untuk dapat mengungkap kasus yang merugikan negara Rp13,7 triliun itu. Pansus juga bisa mengeluarkan hak angket.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Pansus hak angket untuk menyelidiki, mengusut, dan menjawab pertanyaan rakyat tentang uang triliunan yang raib dari Jiwasraya," ujar dia.
 
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhyono (SBY) meminta aparat menginvestigasi siapa yang menyebabkan keuangan Jiwasraya jebol. Dia ingin semua yang terlibat harus dihukum.
 
"Benarkah hanya lima orang sebagaimana yang diduga oleh kejaksaan agung kita? Adakah aktor intelektual yang bekerja “di belakang”? Hal ini sangat penting agar negara tidak salah mengadili dan menghukum seseorang," ujar SBY seperti dikutip dari website resmi Partai Demokrat, Jakarta, Senin, 27 Januari 2020.
 
Dia juga meminta mendalami apakah ada uang yang mengalir dan digunakan untuk dana politik atau kepentingan pemilu atau tidak. Ini dinilai sangat penting untuk menjawab pertanyaan dan praduga kalangan masyarakat soal adanya dana yang mengalir ke salah satu tim sukses di Pemilu 2019
 
"Baik yang mengalir ke partai politik tertentu maupun tim kandidat presiden. Tuduhan ini persis dengan yang saya alami ketika dilakukan bail-out Bank Century dulu. Karenanya, membersihkan nama baik partai politik tertentu dan Presiden Jokowi sendiri, penyelidikan tentang hal ini patut dilakukan. Biar gamblang, dan rakyat mendapatkan jawabannya," ungkap SBY.
 
DPR telah membentuk panitia kerja (panja) Jiwasraya di Komisi VI dan Komisi XI. Komisi III juga akan membentuk panja untuk mengawasi proses hukum Jiwasraya di Kejaksaan Agung.
 

 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif