Ilustrasi - Medcom.id.
Ilustrasi - Medcom.id.

Penghinaan Presiden Jadi Salah Satu Fokus Revisi KUHP

Nasional ruu kuhp rancangan kuhp
Damar Iradat • 14 Agustus 2019 22:28
Jakarta: Pemerintah menyebut, ada tiga poin yang menjadi fokus dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Ketiga poin itu yakni; mengenai penghinaan terhadap presiden, kejahatan kesusilaan, dan tindak pidana khusus.
 
"Dari tiga itu optimistis sekali akan bisa selesai," kata Tim Penyusun KUHP Kantor Staf Presiden, Edward Omar Sharif Hiariej di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 14 Agustus 2019.
 
Menurut Edward, awalnya dalam pembahasan RKUHP terdapat tujuh isu yang jadi pembahasan alot. Di antaranya soal pidana mati dan persoalan hukum adat yang hidup dalam masyarakat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kendati begitu, menurut dia, dari tujuh isu krusial tersebut tinggal tiga yang akan diselesaikan dalam waktu dekat. Oleh karena itu, pemerintah dan DPR memiliki waktu 25 hari untuk mengesahkan RKUHP.
 
"Sekali di panja, sekali di paripurna. Kami dan DPR optimistis pertengahan September bisa disahkan di DPR," ujar dia.
 
Kepala Staf Kantor Kepresidenan Moeldoko mengatakan, pemerintah segera menyerahkan daftar inventaris masalah (DIM) RKUHP. Rencananya, DIM akan dikirimkan ke DPR pada 26 Agustus 2019.
 
"Ya memang waktunya sangat sempit, mendesak. Sampai reses ini. Tapi tadi kita mencoba untuk membuat timeline, 26 Agustus ini mudah-mudahan bisa beres ya," jelas Moeldoko.
 
Baca:18 Masalah Dinilai Belum Diselesaikan dalam RKUHP
 
Menurut mantan Panglima TNI itu, pihaknya DPR juga terus berkomunikasi terkait pengesahan RKUHP. Tim masih perlu mengonfirmasi substansi RKUHP.
 
"Nanti dari tim ini masih ada yang perlu juga dikonfirmasi substansinya, tapi sedikit. Dari tim akan terus berkomunikasi," kata dia.
 

(DMR)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif