Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan mantan Ketua Umum HIPMI Sandiaga Uno (kiri) pada pelantikan BPP HIPMI 2019-2022 di Jakarta, Rabu, 15 Januari 2020. Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay
Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan mantan Ketua Umum HIPMI Sandiaga Uno (kiri) pada pelantikan BPP HIPMI 2019-2022 di Jakarta, Rabu, 15 Januari 2020. Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay

Pembahasan Omnibus Law Diharap Cepat

Nasional Omnibus Law
Medcom • 16 Januari 2020 20:09
Jakarta: Pengusaha Sandiaga Uno mengharapkan pemerintah cepat membentuk omnibus law yang bakal merevisi banyak undang-undang (UU). Langkah ini dipercaya dapat mendongkrak ekonomi bangsa.
 
"Mampu mendorong realisasi percepatan investasi. Dengan investasi yang kondusif, maka dapat menggerakkan dunia usaha," kata Sandi dalam keterangan tertulis, Kamis, 16 Januari 2020.
 
Menurut dia, usaha mikro kecil menengah (UMKM) bakal banyak terbantu dengan penyederhanaan aturan birokrasi dari omnibus law. Dengan begitu, lapangan kerja bisa tumbuh yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi hingga lima persen.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Di sisi lain, dia mengharapkan Kemeterian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat menangani skandal yang muncul di sekita perusahaan pelat merah. Nasabah PT Asuransi Jiwasraya, contoh dia, tak boleh dirugikan dengan masalah yang membelenggu BUMN itu.
 
"Harus ada political way dalam menyelesaikan masalah," ungkap dia.
 
Sementara itu, Presiden Joko Widodo menantang anggota DPR cepat menuntaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja dan RUU Perpajakan. Kedua naskah akademik omnibus law tersebut diserahkan pekan depan.
 
"Saya akan angkat dua jempol kalau DPR bisa selesaikan ini dalam 100 hari," kata Jokowi.
 
Jokowi menyadari pembahasan kebijakan dua omnibus law itu tidak mudah. Pasalnya, ada 79 undang-undang dan 1.244 pasal yang mesti direvisi DPR.
 
Namun, dia menyebut konsep tersebut menjadi jalan tercepat pemerintah menyelesaikan persoalan fundamental ruwetnya perizinan baik di tingkat pusat hingga daerah. Jokowi tak mau UU yang kaku memperlambat laju ekonomi.
 
"Kalau ini nanti betul-betul keluar akan ada perubahan besar sekali dalam pergerakan ekonomi kita dan pergerakan kebijakan-kebijakan kita," kata dia.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif