KPU Membatasi Sumbangan Dari Luar Parpol

Fachri Audhia Hafiez 24 September 2018 00:08 WIB
pemilu serentak 2019
KPU Membatasi Sumbangan Dari Luar Parpol
Komisioner KPU RI Hasyim Asy'ari. Foto: Fachri Audhia Hafiez/Medcom.id
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membatasi pemberian sumbangan dari luar partai politik untuk keperluan kampanye peserta pemilu 2019. Pembatasan itu diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Kalau berasal dari caleg partai tidak ada batasan. Tetapi kalau sumber dari perseorangan diluar caleg di luar partai itu batasannya," kata Komisioner KPU RI Hasyim Asy'ari di Kantor KPU Pusat, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 23 September 2018.

Hasyim menjelaskan sumbangan non-partai yang dibatasi meliputi sumbangan dana kampanye perseorangan dari kelompok atau dari badan hukum/usaha non pemerintah. Sumbangan dari perseorangan sebesar Rp2,5 miliar dan dari perusahaan Rp25 miliar.


"Kemudian, kelompok masyarakat Rp25 miliar baik kepada parpol maupun paslon capres-cawapres," jelas dia.

Menurut dia, pembentukan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) sebagai salah satu langkah menghindari adanya pelanggaran penerimaan sumbangan dana kampanye. Melalui RKDK itu, KPU bisa memantau aliran dana kampanye parpol.

"Dana bisa juga RKDK parpol itu (diterima) dari calon anggota DPR, DPRD, sehingga LADK dari parpol ini juga di dalamnya memuat konsolidasi laporan dari masing-masing caleg," kata dia.



(AZF)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id