Ilustrasi alutsista TNI/Medcom.id/Whisnu Mardiansyah
Ilustrasi alutsista TNI/Medcom.id/Whisnu Mardiansyah

PKS Usulkan 4 Prioritas Utama untuk Kemenhan Pada 2022

Nasional alutsista tni PKS pertahanan negara DPR RI Kementerian Pertahanan
Anggi Tondi Martaon • 07 Juli 2021 09:47
Jakarta: Program kerja pemerintah pada 2022 sudah dimulai. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengajukan empat prioritas utama yang harus dikerjakan Kementerian Pertahanan (Kemhan).
 
"Kondisi geopolitik dunia dengan dinamika pertahanan keamanan yang terus meningkat mengharuskan Kemhan sebagai leading sector terus berbenah," kata anggota Komisi I dari Fraksi PKS Sukamta melalui keterangan tertulis, Rabu, 7 Juli 2021.
 
Prioritas pertama, yaitu profesionalisme dan kesejahteraan prajurit. Wakil Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan DPP PKS itu menyebut kesejahteraan prajurit yang ditugaskan dalam operasi khusus, seperti Papua dan daerah perbatasan, masih kurang layak.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Harapan peningkatan kesejahteraan dan pembinaan bisa meningkatkan profesionalisme prajurit," ungkap dia.
 
Prioritas kedua, mengoptimalkan kebijakan dan regulasi serta sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Menurut dia, pandemi covid-19 menjadi contoh dan parameter sistem pertahanan bekerja.
 
"Partisipasi rakyat serta kolaborasi kekuatan politik, ekonomi, sosial budaya, dan militer masih lemah," sebut dia.
 
Prioritas ketiga, yaitu pengembangan riset dan industri pertahanan harus sejalan dengan upaya peningkatan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Rencana anggaran alutsista harus pro terhadap industri pertahanan dalam negeri.
 
"Impor alutsista hanya akan memperkuat industri pertahanan asing dan membuat Indonesia tergantung asing," ujar dia.
 
Baca: Tak Cuma Rp1.700 Triliun, Anggaran Alpalhankam Diminta Naik Jadi Rp3.500 Triliun
 
Terakhir, Kemhan diminta menginventarisasi aset tanahnya untuk mendukung pertahanan negara. Kemhan bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) harus mencari titik temu agar aset bisa memiliki legalitas dan dimanfaatkan secara optimal.
 
Saat ini, program inventarisasi aset tanah Kemhan tercatat seluas dua miliar meter persegi dengan nilai lebih dari Rp460 trilliun. Namun, masih banyak aset lain yang belum tercatat.
 
"Langkah-langkah untuk legalitas dan optimalisasi aset harus terus dilakukan," ujar dia.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif