Ilustrasi. Foto: MI/Ramdani
Ilustrasi. Foto: MI/Ramdani

Menakar Peluang Terwujudnya Pansus Angket Jiwasraya

Nasional Jiwasraya
Arga sumantri • 05 Februari 2020 18:29
Jakarta: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Demokrat unjuk gigi di kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Keduanya sepakat mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket Jiwasraya.
 
Dokumen usulan pembentukan pansus diserahkan kedua fraksi kepada Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Usulan diterima dan masih akan dibahas pimpinan Parlemen.Usulan pansus angket ini bergulir di tengah terbentuknya panitia kerja (panja) Jiwasraya. Tiga komisi, yaitu III, VI, dan XI, sudah lebih dulu membentuk panja menyikapi polemik perusahaan asuransi pelat merah itu.
 
Pembentukan pansus dan hak angket diatur terpisah dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pembentukan Pansus dimuat dalam Pasal 93 hingga Pasal 97. Singkatnya, pansus dibentuk DPR dan merupakan alat kelengkapan dewan yang bersifat sementara.
 
Jumlah anggota pansus ditetapkan rapat paripurna DPR, paling banyak 30 orang, dan berasal dari lintas fraksi serta komisi. Tugas dan jangka waktu kerja pansus ditetapkan rapat paripurna DPR. Namun, bisa diperpanjang oleh Badan Musyawarah (Bamus) jika pansus belum rampung tugasnya.
 
Sementara, aturan mengenai hak angket termuat dalam Pasal 169 hingga 177. Intinya, hak angket diusulkan paling sedikit 25 orang anggota dan lebih dari satu fraksi. Pembentukan panitia hak angket ditempuh melalui paripurna DPR. Apabila disetujui, tim dinamai Panitia Angket, dan selanjutnya disampaikan kepada Presiden.
 
Merujuk aturan ini, usulan pansus angket Jiwasraya dari PKS dan Demokrat memenuhi syarat. Terlebih, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menyebut dokumen usulan pansus angket diteken 50 anggotanya.
 
"Fraksi PKS 50 anggota sudah tanda tangan semua, mestinya sesuai syarat administrasi yang diatur undang-undang bisa terpenuhi," kata Jazuli, Selasa, 4 Februari 2020.
 
Anggota Fraksi Demokrat Herman Khaeron berharap pembentukan pansus hak angket dapat mengungkap secara tuntas kasus yang merugikan negara Rp13,7 triliun itu. Sebanyak 54 anggota fraksi Demokrat disebut sepakat membentuk pansus Jiwasraya.
 
"Supaya kasus Jiwasraya ini terkoordinasi dan tuntas. Logikanya sudah ada tiga panja di tingkat komisi, tentu kita membentuk Pansus," ucap Herman.
 
Menakar Peluang Terwujudnya Pansus Angket Jiwasraya
PKS-Demokrat menyerahkan dokumen usulan pembentukan pansus hak angket Jiwasraya. Foto: Medcom/Kautsar Widya Prabowo
 
Namun, peluang terwujudnya pansus angket Jiwasraya terbilang masih kecil. Sebab, pansus angket butuh dukungan politik lebih besar lantaran harus melalui persetujuan paripurna. Lebih dari setengah peserta paripurna harus satu suara dengan usulan tersebut.
 
Mencermati pernyataan yang muncul pasca dokumen usulan pembentukan pansus diserahkan, setidaknya ada dua partai politik lain yang berpeluang masuk gerbong PKS dan Demokrat. Keduanya yakni NasDem dan PAN.

1. NasDem Isyaratkan Dukung

Fraksi NasDem DPR tidak menutup kemungkinan ikut mendukung terbentuknya pansus hak angket Jiwasraya. Dukungan NasDem menunggu kinerja panitia kerja (panja) Jiwasraya mengungkap kasus yang merugi hingga Rp13,7 triliun itu.
 
"Kalau akhirnya panja tidak maksimal dalam melakukan kerjanya maka akan kita naikkan statusnya menjadi pansus," ujar Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Fraksi NasDem Ahamd Sahroni, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 4 Februari 2020.
 
Selengkapnya di sini
 
Menakar Peluang Terwujudnya Pansus Angket Jiwasraya

Wakil Ketua Komisi III DPR Fraksi NasDem Ahmad Sahroni. Istimewa

2. PAN Menunggu Arahan DPP

Fraksi PAN belum bersikap terkait wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya. Arah sikap PAN akan diputuskan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
 
"Keputusannya ada di DPP dan DPP belum memutuskan secara resmi," kata Ketua DPP PAN Yandri Susanto di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 5 Februari 2020.
 
Menakar Peluang Terwujudnya Pansus Angket Jiwasraya
Ketua DPP PAN Yandri Susanto. Foto: MI/Susanto
 
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Presiden PKS Sohibul Iman juga sempat membahas masalah ini saat bertemu beberapa waktu lalu. Poin dari pertemuan itu, PAN tak keberatan dengan wacana pembentukan pansus.
 
Selengkapnya di sini
 
PKS dan Demokrat memastikan siap menggalang dukungan fraksi lain. Lobi dilakukan sembari menunggu usulan pembentukan pansus dibawa ke rapat Bamus DPR.
 

 

(AGA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif