Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Foto: Medcom.id/M Sholahadhin Azhar
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Foto: Medcom.id/M Sholahadhin Azhar

Fahri Minta Lima Elite PKS Mundur

Nasional pks
M Sholahadhin Azhar • 25 Januari 2019 18:58
Jakarta: Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta lima elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mundur dengan sukarela. Dia menyandarkan permintaan itu pada hasil putusan pengadilan yang memenangkan dirinya.
 
Fahri `mengincar` Hidayat Nur Wahid, Surahman Hidayat, Abdi Sumaiti, Sohibul Iman, dan Abdul Muiz Sa'adi untuk mundur. Lalu, PKS berbenah.
 
"Mengundurkan diri secara sukarela sebagai pejabat partai dan mundur sebagai kader biasa, sama seperti status saya hari ini adalah kader biasa karena keputusan pengadilan," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat, 25 Januari 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Fahri menyebut internal PKS carut marut lantaran kepemimpinan yang tak becus. Walhasil, merujuk banyak hasil survei, PKS terancam tak lolos parliementary threshold.
 
Selain itu ia menyebut, tren elektabilitas PKS makin surut karena pimpinan dianggapnya absen. Tak ada dorongan untuk memompa semangat kader selama Presiden PKS Sohibul Iman memimpin.
 
Fahri mengklaim hal ini berbeda dengan kepemimpinan sebelumnya yang menggenjot penuh semangat kader. "Lebih baik mundur saja, banyak orang bagus, suruh aja jadi presiden partai," katanya.
 
Baca:Fahri Minta PKS Bayar Denda Rp30 Miliar
 
Terakhir, ia juga meminta Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri mencopot lima elite partai yang disebutkan. Sebab kelimanya terbukti kalah dalam sengkarut pemecatan Fahri.
 
"Kalau dalam seminggu ini ketua majelis syuro tidak mencopot orang-orang ini, maka dugaan saya bahwa ketua majelis syuro terlibat (pemecatan saya)," sebut Fahri.
 
Baca:Buntut Kegelisahan Kader PKS terhadap Sohibul
 
Seperti diketahui, polemik Fahri Hamzah dan pimpinan PKS telah lama berlarut sejak pemecatannya di 2015. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Fahri atas pemecatannya, dikuatkan dengan keputusan Mahkamah Agung (MA) terkait hal ini.
 

 

(DMR)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi