Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. Foto: MI/Adam Dwi.
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. Foto: MI/Adam Dwi.

Status Darurat Militer di Papua Belum Diperlukan

Nasional kelompok bersenjata di papua
Achmad Zulfikar Fazli • 12 Maret 2019 15:48
Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui perlu adanya tambahan personel aparat keamanan di Nduga, Papua. Namun, tak perlu menaikkan statusnya menjadi darurat militer.
 
"Operasi tentu harus ditingkatkan tapi tidak berarti harus keadaan darurat," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 12 Maret 2019.
 
Pemerintah, tegas dia, tidak akan merestui keinginan kelompok kriminal bersenjata (KKB) untuk merdeka. Apalagi, pemerintah sudah memberikan banyak hal untuk Papua.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jadi dari sisi politik sudah berikan, dari sisi ekonomi sudah, tinggal apa lagi? Maksudnya ya semua kalau kita berunding apapun semua sudah tidak ada lagi yang bisa dirundingkan terkecuali kemerdekaan. Dan terwujudnya (kemerdekaan) tidak bisa," ujar Ketua Dewan Masjid Indonesia itu.
 
JK menjelaskan, pemerintah juga sudah memberikan kewenangan otonomi khusus untuk Papua. Bahkan, Papua mendapatkan anggaran yang lebih besar.
 
"Dana yang paling besar perkapita diberikan ke Papua," ucap dia.
 
Di daerah lain seperti Jawa dan Sulawesi paling tinggi rata-rata hanya Rp2 juta perkapita. Sementara itu, Papua bisa mencapai Rp10 juta perkapita.
 
"Karena anggarannya yang diberikan ke sana hampir Rp100 triliun. Pendapatan Papua itu kurang lebih Rp18 triliun. Yang itu diterima pemerintah, diberikan Rp100 triliun," pungkas dia.
 
Baca: TNI Perketat Penjagaan di Nduga
 
Kontak senjata antara TNI dan kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) pimpinan Egianus Kogoya kembali terjadi pada 7 Maret 2019. Akibatnya, tiga prajurit TNI gugur dalam insiden tersebut.
 
Dalam insiden tersebut, diperkirakan 10 anggota KKSB juga tewas. TNI berhasil merampas lima pucuk senjata milik KKSB.
 
Akhir tahun lalu, penembakan terhadap warga sipil juga terjadi di Papua. KKB menyerang belasan karyawan PT Istaka Karya yang sedang membangun jembatan di Kali Yigi dan Aurak, Nduga, Papua. Jembatan itu merupakan bagian dari program pembangunan Trans-Papua.
 

(FZN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif