Pemerintah Tak Buru-Buru Bahas RUU Pertanahan
Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. Foto: MI/Panca
Jakarta: Pemerintah tak ingin buru-buru membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertahanan. Jajaran Presiden Joko Widodo masih menyatukan suara dalam meramu regulasi ini.
 
"Pak Presiden (Joko Widodo) bilang tak perlu tergesa-gesa karena ini momentum untuk meningkatkan keadilan, momentum penyelesaian konflik," kata Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 23 Oktober 2018.
 
Menurut dia, pemerintah menyoroti 67 persen kasus di Mahkamah Agung (MA) yang ternyata terkait konflik tanah. Di sisi lain, usaha kecil dan menengah susah untuk mengakses hutan tanaman industri (HTI).

Baca: Pemerintah Finalisasikan Usulan DPR untuk RUU Pertanahan

Basuki menjelaskan masih ada 10 isu krusial yang perlu dibahas. Pemerintah ingin 10 isu ini disepakati oleh semua kementerian dan lembaga. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution akan bakal memimpin pembahasan mengenai isu ini.
 
10 isu krusial itu adalah:
 
1. Single land registration system yang mendukung one map policy,


2. Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) menuju sistem positif (semua tanah terdaftar),

3. Pengendalian penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah serta ruang mendukung ketertiban penggunaan dan pemanfaatan (tata) ruang menuju ekonomi berkeadilan,
 
4. Pembentukan bank tanah untuk penyediaan tanah untuk kepentingan umum,
 
5. Kedudukan tanah ulayat dan masyarakat hukum adat,
 
6. Pelaksanaan reformasi agraria,
 
7. Pembentukan peradilan pertanahan,
 
8. Kepastian hapusnya hak-hak lama (eigendom) dan penerapan hapusnya hak atas tanah karena ditelantarkan,
 
9. Pendaftaran hak atas ruang di bawah dan di atas tanah serta perairan (marine cadastral),
 
10. Pelibatan masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam bidang pertanahan.



(FZN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id