Ngabalin menegaskan siapa pun yang akan menduduki jabatan tersebut adalah sosok yang memang memiliki kapasitas, integritas, dan pengalaman. Kepala Otorita IKN juga diyakini memiliki sikap tegak lurus untuk kepentingan bangsa dan negara.
"Jadi tidak ada kepentingan-kepentingan. Presiden Jokowi itu sudah tidak ada lagi kepentingan politiknya. Untuk apa? Orang 2024 sudah selesai. Pertimbangan utamanya ya yang berkapasitas, terbaik agar IKN segera siap," ujar Ngabalin, Jakarta, Rabu, 26 Januari 2022.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Ia mengungkapkan Kepala Negara memiliki waktu dua bulan sejak UU IKN disahkan untuk memilih kepala otoritas pemerintahan daerah tersebut. Saat ini, Jokowi sudah membentuk tim untuk mengevaluasi dan memberi masukan terkait kandidat terbaik.
"Tentu saja tidak dalam posisi menyeleksi karena itu hak prerogatif presiden. Paling tidak tim kecil itu mengevaluasi, memberikan masukan, memberikan pertimbangan. Itu sudah menjadi ketentuan UU," jelas Ngabalin.
Ia mengakui sejauh ini ada beberapa nama yang memang sudah disebut dan menjadi pertimbangan presiden. Seperti mantan Bupati Banyuwangi Azwar Anas, mantan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, dan Direktur Utama PT Wijaya Karya Tumiyana.
Baca: Bappenas Ungkap Makna Nusantara Sebagai Nama Ibu Kota Negara
Terbaru, Jokowi menyebut sosok yang cocok memimpin IKN adalah kepala daerah yang sukses serta memiliki latar belakang arsitek. Publik lalu menghubungkan kriteria tersebut dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
"Sejak 2021, Presiden telah menyebut kriteria kepala IKN. Ada Azwar Anas, ada Bambang, ada Ahok, ada Tumiyana. Belakangan, presiden juga menyebut kriteria yang punya latar belakang sukses memimpin daerah dan arsitek. Di dalam UU, Presiden memang dikasih kewenangan untuk menentukan," ujar dia.
