Menkeu Sri Mulyani (kiri) berbincang dengan Menteri BUMN Erick Thohir (kanan) saat konferensi pers penyelundupan motor Harlery-Davidson di pesawat Garuda Indonesia, Kamis, 5 Desember 2019. Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Menkeu Sri Mulyani (kiri) berbincang dengan Menteri BUMN Erick Thohir (kanan) saat konferensi pers penyelundupan motor Harlery-Davidson di pesawat Garuda Indonesia, Kamis, 5 Desember 2019. Foto: Antara/Hafidz Mubarak A

BUMN Dilarang Bagikan Suvenir

Nasional bumn
Ilham Pratama Putra • 07 Desember 2019 21:10
Jakarta: Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melarang perusahaan negara memberikan suvenir. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan pelat merah, terutama dalam penghematan.
 
Kebijkan baru ini ditetapkan melalui Surat Edaran Menteri BUMN SE-8/MBU/12/2019 tentang Larangan Memberikan Suvenir atau Sejenisnya. Ruang lingkup maklumat itu yakni dalam penyelenggaraan rapat umum pemegang saham (RUPS) pada persero atau rapat pembahasan bersama (RUPB) pada perum.
 
"Dalam rangka efisiensi dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance," demikian bunyi surat edaran tersebut, dikutip Sabtu, 7 Desember 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Surat edaran yang ditandatangani Erick Thohir pada Kamis, 5 Desember 2019, itu menyebutkan khusus untuk persero terbuka, dalam rangka memastikan keterpenuhan kuorum penyelenggaraan RUPS, pemberian suvenir kepada pihak pemegang saham selain negara dimungkinkan. Namun, kewajaran dan kepentingan perusahaan harus diperhatikan.
 
Dalam penjabarannya, kebijakan tersebut digulirkan lantaran perusahaan BUMN menjadi salah satu pelaku bisnis sekaligus kepanjangan tangan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perusahaan BUMN harus meningkatkan kinerja perusahaan dan pelayanannya.
 
"Salah satu strategi dalam rangka meningkatkan kinerja tersebut yaitu dengan melakukan efisiensi dan penghematan biaya operasional perusahaan," bunyi surat tersebut.
 
Selain itu, BUMN mempunyai peran strategis dalam mewujudkan tujuan bernegara yang optimal dengan cara menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Hal itu termasuk dalam pemberian suvenir atau sejenisnya agar sejalan dengan prinsip efisiensi dan pengelolaan perusahaan yang baik.
 
Dasar hukum penerbitan aturan larangan tersebut mengacu pada sejumlah aturan: Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297); dan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756).
 
Isu ini juga disinggung Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara BUMN (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305); dan PP Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556).
 
Selain itu, masalah ini tercantum di Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN.
 


 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif