Menkumham Yasonna Laoly. Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso.
Menkumham Yasonna Laoly. Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso.

Kemenkumham Sederhanakan Proses Pendirian Badan Usaha

Nasional kemenkumham
Medcom • 23 November 2019 00:36
Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) akan menyederhanakan pendirian badan usaha dan legalitas Perusahaan Perseorangan (PP) untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Kebijakan ini untuk mendorong ease of doing business (EoDB) atau kemudahan berusaha.
 
"Sehingga dapat memberikan iklim usaha yang ramah bagi investor dan masyarakat," kata Menkumham Yasonna Laoly di Jakarta, Jumat, 22 November 2019.
 
Yasonna menjelaskan sejumlah langkah penyederhanaan business process pengesahan badan usaha yakni membuat fasilitas online pendirian badan usaha yang dapat selesai dalam waktu tujuh menit. Kemudian, menggabungkan pemesanan nama dan pengesahan dalam satu tahapan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kemenkumham juga akan menerapkan e-billing dan tidak lagi memberikan fasilitas pelayanan pembelian voucher secara manual. Selain itu, pengumunan perusahaan dilakukan dalam administrasi hukum umum (AHU) online, sehingga memangkas biaya penerbitan.
 
Yasonna menambahkan pendaftaran usaha mikro dan kecil dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Perusahaan Perseorangan (PP). Ketentuannya, skema pendirian berbentuk pendaftaran. Kemudian, pendiri dapat menyusun sendiri akta pendiriannya.
 
Perusahaan Perseorangan juga dapat didirikan oleh satu orang dan tidak ada ketentuan modal minimum. Pemesanan nama dan pengesahan juga dilakukan dalam satu tahap. Selain itu, permohonan pendaftaran dapat dilakukan sendiri oleh pemohon.
 
Ketetuan lainnya, yaitu kewenangan terbatas dengan pemisahan tanggung jawab harta kekayaan antara harta usaha dan harta pribadi. Tidak dikenakan biaya pula dalam penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
 
Usulan pembentukan NPWP juga dibuat dalam sistem AHU online. Kemudian, pengumunan perusahaan dilakukan secara dalam jaringan (daring).
 
"Menghilangkan ketentuan tentang penggunaan stempel perusahaan," ucap Yasonna.
 
Menurut Yasonna, pemanfaatan kemudahan dan kebijakan nol biaya ini akan memacu segenap usaha mikro dan kecil melakukan pendaftaran usaha. Dengan begitu, diharapkan bisa memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi usaha mikro dan kecil dalam memulai dan mengembangkan usaha guna meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
 
"Kebijakan strategis Kemenkumham tersebut, yang diharapkan akan meningkatkan peringkat ease of doing business Indonesia, selanjutnya akan dituangkan dalam omnibus law," pungkasnya.
 

(AGA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif