RDP Baleg DPR dengan pakar hukum tata negara Refly Harun terkait omnibus law. Foto: Medcom.id/Arga Sumantri
RDP Baleg DPR dengan pakar hukum tata negara Refly Harun terkait omnibus law. Foto: Medcom.id/Arga Sumantri

Omnibus Law Perlu Diterapkan di Peraturan Presiden

Nasional Omnibus Law
Arga sumantri • 27 November 2019 12:42
Jakarta: Pakar hukum tata negara Refly Harun mengusulkan konsep penyederhanaan undang-undang (omnibus law) tidak cuma dilakukan pada regulasi produk legislatif. Ia menilai omnibus law bisa diterapkan pada peraturan di tingkat eksekutif.
 
"Jadi nanti dengan adanya peraturan pemerintah ini maka peraturan pemerintah sekian-sekian dicabut atau dinyatakan tidak berlaku sebagian," kata Refly saat rapat rencana omnibus law dengan Badan Legislasi DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 27 November 2019.
 
Refly menyebut omnibus law bisa diterapkan di tingkat Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri. Dengan begitu, peraturan tak lagi terlalu banyak.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kalau memang dibutuhkan peraturan presiden ya ada juga peraturan presiden yang bersifat omnibus yang kemudian akan mengganti atau mencabut peraturan-peraturan presiden yang sebelumnya," ujar dia.
 
Dia menjelaskan omnibus law pada regulasi tingkat eksekutif sesuai dengan semangat Presiden Joko Widodo membuat Badan Legislasi Nasional. Pembentukan badan ini dinilai memungkinkan konsep omnibus law diterapkan di tingkat peraturan eksekutif.
 
"Jadi ada peraturan yang banyak itu tidak masalah tapi kan Peraturan Presiden juga bisa dibikin ramping. Sesuai dengan semangat omnibus," tutur dia.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif