Menko Polhukam Mahfu MD. Foto: Medcom/Dheri Agriesta
Menko Polhukam Mahfu MD. Foto: Medcom/Dheri Agriesta

Mahfud Didesak Mengklarifikasi Tudingan Pasal Pesanan

Nasional undang-undang Omnibus Law
Arga sumantri • 21 Desember 2019 14:39
Jakarta: Ketua Kelompok Fraksi Gerindra di Badan Legislasi (Baleg) DPR Heri Gunawan menyesalkan tudingan soal pasal pesanan dalam pembentukan undang-undang (UU). Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD pun didesak mengklarifikasi pernyataannya.
 
"Pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD tentang adanya pesanan dalam pembahasan UU patut diklarifikasi. Pak Mahfud juga harus sadar bahwa posisinya sekarang sebagai bagian dari pemerintah," kata Heri melalui pesan singkat, Sabtu, 21 Desember 2019.
 
Menurut Heri, seorang pejabat tinggi negara tak bisa bicara sembarangan. Pernyataan pejabat negara harus terukur dan disertai bukti nyata. "Bila asal tuduh tanpa bukti hanya akan menimbulkan kegaduhan," ujarnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Heri menjelaskan pengusul Rancangan UU (RUU) itu ada 3 pihak, yakni pemerintah, DPR dan DPD. Rapat paripurna DPR juga telah mengesahkan sebanyak 248 RUU program legislasi nasional (Prolegnas) 2020-2024, dan 50 RUU Prolegnas prioritas 2020.
 
Heri menuturkan sebelum disetujui paripurna, Baleg telah menggelar rapat dengar pendapat umum lebih dari 24 kali sejak 31 Oktober 2019 hingga 5 Desember 2019. Baleg pun telah meminta masukan dari para pakar seperti Jimly Ashshiddiqie, Refly Harun, dan Maria Farida.
 
Baleg juga meminta masukan dari sejumlah akademisi. Misalnya, asosiasi dan elemen masyarakat seperti Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Forum Zakat, Serikat Pekerja Pos, Imparsial, dan lain-lain. Belum lagi, rapat kerja dengan lebih dari 10 kementerian, termasuk Kementerian Polhukam yang dipimpin Mahfud.
 
Proses diatas disebut jadi bukti kalau penyusunan RUU dilakukan secara terbuka. DPR, pemerintah, DPD, dan elemen masyarakat bisa memberi masukan terkait penyusunan RUU Prolegnas 2020-2024 dan RUU Prioritas 2020.
 
"Bahkan, Pak Mahfud juga hadir dalam rapat kerja dengan badan legislasi," kata Heri.
 
Heri menyayangkan tudingan Mahfud keluar di luar forum rapat kerja. Pernyataan jual beli aturan dalam pembentukan UU dan peraturan daerah (Perda) pun menjadi bola liar. Heri mengaku tak paham UU mana yang dituding Mahfud sebagai pesanan.
 
"Setahu kami, memang ada yang memesan RUU omnibus law Cipta Lapangan Kerja dan RUU omnibus law UMKM. Pemesannya bernama Presiden Joko Widodo pada saat pidato pelantikan presiden 20 Oktober 2019. Mungkin itu yang dimaksud Pak Mahfud. Hanya Pak Mahfud yang tahu," ungkapnya.
 
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD sempat menyebut proses pembuatan UU masih kacau. Akibatnya, penegakan hukum tak optimal.
 
"Ada hukum yang dibeli, pasal-pasalnya dibuat karena pesanan itu ada," kata Mahfud di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis, 19 Desember 2019.
 
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu tak menjelaskan aturan mana yang dimaksud. Dia hanya menyebut UU hingga peraturan daerah (perda) masih bisa dipesan. Aturan dibentuk berdasarkan keinginan orang tertentu yang mensponsori.
 
Selain itu, saat ini banyak pihak yang mengeluhkan soal peraturan yang tumpang tindih. Hal ini membuat pemerintah memutuskan membuat omnibus law dengan membuat UU mengenai satu isu besar yang dapat mencabut beberapa UU sekaligus.
 

(AGA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif