Mendagri Wanti-wantai PKPU tak Lekas Diundangkan
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Foto: Medcom.id/M Sholahadhin Azhar.
Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo satu suara dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly soal peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang melarang eks napi koruptor maju di pemilihan legislatif (pileg).  Mendagri mendukung PKPU tak segera diundangkan karena bertentangan dengan peraturan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 

"Jangan sampai nanti Menkumham justru melakukan disposisi persetujuan dan sebagainya melanggar hukum itu saja," kata Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu 6 Juni 2018.

Mendagri menegaskan pencabutan hak politik seseorang harus dengan ketentuan undang-undang dan keputusan pengadilan. Hal itu tak bisa dilakukan dengan sekedar dituangkan dalam aturan turunan yang justru bertentangan undang-undang.


Baca: Wapres Dukung KPU

Menkumham meminta KPU tak memaksakan menuangkan aturan larangan mantan narapidana koruptor dalam PKPU. Ia menilai PKPU ini telah menabrak peraturan perundang-undangan. 

"Jadi nanti jangan dipaksa saya menandatangani sesuatu yang bertentangan dengan UU," kata Yasonna, Senin, 4 Juni 2018.

Yasonna menegaskan yang bisa menghilangkan hak politik warga negara adalah aturan UU dan keputusan pengadilan. Kemenkumham akan meminta analisis penjelasan dari KPU saat pemanggilan nanti.





(OGI)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id