KPU Tangkap Ide Jokowi
Ketua KPU Arief Budiman. Foto: Medcom.id/M Sholahadhin Azhar.
Jakarta: Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menanggapi pernyataan Presiden Jokowi terkait larangan narapidana untuk menjadi calon legislatif (caleg). Dia menilai ada dua hal yang kemungkinan dimaksudkan Presiden.

"Kalau saya baca di media, Pak Jokowi menyampaikan dua poin. Presiden mengatakan, yang pertama, bisa saja ada opsi di surat suara nanti diberi tanda khusus yang mantan koruptor itu ditulis mantan koruptor," kata Arief di Ruang Sidang Utama KPU, Jakarta Pusat, Rabu, 30 Mei 2018.

Poin selanjutnya ialah Jokowi menyerahkan keputusan tersebut kepada KPU untuk ditelaah. Itu karena masalah ini adalah ranah dan wewenang KPU.


Arief berharap agar nantinya semua pihak dapat memahami keputusan KPU. Ia menekankan kebijakan tersebut akan diputuskan pada rapat terakhir dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak.

Baca: Jokowi: Mantan Koruptor Boleh Nyaleg, tapi Ditandai

"Apa yang kami putuskan, tentu teman-teman sampai dengan rapat konsultasi kita yang terakhir, tahu posisi draf peraturan KPU itu sebagaimana yang ada di dalam itu belum diubah," tekan dia.

Terkait peraturan caleg dari mantan narapidana, keputusan diketahui setelah KPU menyerahkan dokumen ke Kementerian Hukum dan HAM. Arief menargetkan finalisasi berlangsung di pekan ini.

"Partai juga sudah menunggu. Kandidat juga sudah menunggu. Regulasi ini harus segera diselesaikan agar menjadi pedomannya," tekan dia.



(OGI)