Ketua KPU Arief Budiman/ANT/Aprilio Akbar
Ketua KPU Arief Budiman/ANT/Aprilio Akbar

Berkas Eks Koruptor Pasti Dikembalikan meski PKPU Digugat

Nasional pilpres 2019 pemilu serentak 2019
Faisal Abdalla • 06 Juli 2018 15:38
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap mengembalikan berkas pendafaran caleg mantan terpidana narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi. KPU tak gentar meski nantinya banyak pihak menggugat Peraturan KPU (PKPU) ke Mahkamah Agung (MA).
 
"Enggak (menunggu). Dikembalikan dulu (berkasnya). Kan kita tidak tahu, gugatan selesai kapan," kata Ketua KPU Arief Budiman di Kantornya, Senin 6 Juli 2018.
 
Langkah itu diambil dengan pertimbangan KPU harus memberikan kepastian peraturan bagi pendaftar caleg. KPU tetap berpegang teguh pada PKPU.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Arief enggan berandai-andai MA mengabulkan gugatan terhadap PKPU. Namun, ia menegaskan KPU akan mencermati putusan pengadilan.
 
Baca: Warga Dipersilakan Gugat PKPU
 
Arief menjelaskan KPU tak akan langsung menolak berkas caleg mantan terpidana narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi. Semua orang dipersilahkan mendaftar. Mereka yang berkasnya dinyatakan lengkap akan diterima dan masuk tahap verifikasi.
 
"Ketika diverifikasi, kemudian ketahuan tidak memenuhi syarat, baru kita kembalikan. Jadi tidak, langsung ditolak. Kalau daftar semua boleh, karena untuk tahu sebab tidak memenuhi syaratnya kan harus didaftarkan dulu," beber dia.
 
Sedangkan MA belum mendapat laporan gugatan terkait PKPU Nomor 20 Tahun 2018. MA membuka diri buat pihak-pihak yang keberatan.
 
"Sejauh ini belum ada yang lapor secara formal. Nanti senantiasa akan kami sampaikan," kata Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat MA RI Abdullah.
 
PKPU Nomor 20 Tahun 2018 resmi diundangkan 2 Juli 2018. PKPU mengatur tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019.
 
Ketentuan larangan mantan napi koruptor mencalonkan diri menjadi anggota legislatif otomatis diterapkan. Pelarangan tersebut tertera pada Pasal 4 ayat 3, berbunyi 'Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagimana dimaksud pada ayat 2 tidak menyertakan mantan terpidana narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi'.
 

(OJE)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi