KPK Ingin Partai Politik Terbuka Soal Pengelolaan Keuangan
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan di Jakarta, Rabu (29/6/2016). Foto: MI/Rommy Pujianto.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta partai politik terbuka dalam hal pengelolaan keuangan. Khususnya, terkait sumber pemasukan dan pengeluaran.

Lembaga Antikorupsi tak akan mempersoalkan sumber dana partai politik baik itu dari kader, simpatisan, masyarakat, pengusaha ataupun pemerintah selama pengelolaan keuangannya disampaikan partai secara terbuka.

"Kita ingin pendanaan ini transparan dan akuntabel, supaya orang bisa akses yang masalah kalau yang di belakang pintu," kata Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan saat dikonfirmasi, Selasa, 26 Juni 2018.


Menurut Pahala, transparansi ini menjadi hal penting lantaran partai-partai politik kerap mengeluhkan tidak memiliki dana yang cukup untuk menjalankan roda organisasi. Padahal, saat menggelar Munas, partai politik tak ragu mengeluarkan uang puluhan miliar rupiah.

"Kelihatannya ada yang tidak nyambung kalau ketemu kita (KPK), miskin semua tapi kalau Munas paten banget berarti kan ada fundrising yang tidak dipublikasikan," jelas Pahala.

Pahala kembali mengatakan, transparansi itu menjadi salah satu poin rekomendaai hasil kajian KPK mengenai dana parpol. Bahkan, berdasarkan hasil kajian itu, KPK mengusulkan alokasi bantuan dana parpol dari pemerintah meningkat seiring dengan peningkatan transparansi keuangan parpol.

"(Transparansi) Ini kita yakin yang paling berat, supaya terbuka berapa pemasukan dan pengeluaran ya supaya lebih jelas," ucap Pahala.

Pahala tak menjelaskan secara detail berapa biaya yang dibutuhkan parpol untuk mendanai kegiatan pendidikan politik, rekrutmen dan kontestasi politik dengan alasan bervariasi. Namun, dari hasil kajian biaya yang paling besar untuk mengikuti kontestasi politik adalah mahar dan saksi di tempat pemungutan suara.

Pahala menyebut selama ini seluruh biaya kontestasi ditanggung kandidat. Pola ini, kata dia jelas tidak sehat karena akibatnya kandidat mencari sumber-sumber dana dari manapun bahkan dengan cara ilegal.

"Harusnya partai punya duit cukup jadi tidak perlu minta mahar, kalau punya duit cukup tidak perlu undang orang, kadernya sendiri saja dimajuin," pungkas Pahala.



(DEN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id