PDI Perjuangan Main Aman di Pilpres 2019
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambut Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy. Foto: MI/Panca.
Jakarta: Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dinilai bermain aman untuk mencari pendamping Joko Widodo di Pilpres 2019. Sebab, pendamping Jokowi akan berpotensi besar saat Pilpres 2024.
 
Pakar hukum tata negara Refly Harun mengatakan PDI Perjuangan tidak ingin pendamping Jokowi dari orang luar. Menurut Refly, partai berlambang banteng moncong putih itu masih berupaya mempertahankan sosok Jusuf Kalla.
 
"Pertama JK tidak berpartai, kedua dia sudah usia sehingga tidak memadai menjadi calon presiden di Pilpres 2024," kata Refly kepada Medcom.id, Rabu, 9 Mei 2018.
 
Refly menilai partai pengusung Jokowi tidak menginginkan sosok Anies Baswedan, Gatot Nurmantyo, atau Agus Harimurti Yudhoyono mendampingi Jokowi. Sebab, jika mendampingi Jokowi di Pilpres 2019, ketiganya bisa menjadi sosok kuat pada Pilpres 2024.
 
"Mereka punya massa pemilih yang berbeda. Mereka akan menjadi orang yang kuat di 2024, nah mungkin ini yang tidak dimaui oleh partai pendukung Jokowi terutama PDI Perjuangan. Memilih sosok seperti JK dianggap lebih aman," jelas Refly.
 
Sebelumnya sejumlah pihak mengajukan PK terhadap UU Pemilu. Harapannya, Jusuf Kalla bisa kembali maju sebagai cawapres.
 
PK atau judicial review pada UU Pemilu itu mengarah ke beberapa pasal yakni Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i. Para penggugat menganggap kedua pasal itu memiliki ketidakpastian hukum. Mereka minta MK mengganti frasa atau membatalkan pasal-pasal tersebut.

Baca: 12 Calon Pendamping Jokowi Versi PSI

Pasal 169 huruf n UU Pemilu berbunyi, "Persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden adalah: (n) belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama."
 
Sementara Pasal 227 huruf i UU Pemilu berbunyi, "Pendaftaran bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dilengkapi persyaratan sebagai berikut: (i) surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama."






(FZN)