NEWSTICKER
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani. Foto: Medcom.id/Whisnu Mardiansyah
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani. Foto: Medcom.id/Whisnu Mardiansyah

Pasal 170 Diduga Cara Instan Pemerintah Revisi UU

Nasional Omnibus Law
Anggi Tondi Martaon • 19 Februari 2020 12:45
Jakarta: Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menilai pemerintah ingin cepat membahas sebuah rancangan undang-undang atau revisi undang-undang. Ini terlihat dari draf Pasal 170 Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.
 
"Tapi caranya salah," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 19 Februari 2020.
 
Arsul menjelaskan pemerintah ingin proses pembahasan cepat, maka bisa membuat ketentuan baru dalam Omnibus Law Cipta Kerja. Seperti, masa respons revisi atau RUU yang diajukan pemerintah dan DPR.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan mengatur masa respons kedua belah pihak terkait usulan revisi atau aturan baru selama 60 hari. Wakil Ketua DPR itu mengakui waktu tersebut cukup lama.
 
Pasal 170 Diduga Cara Instan Pemerintah Revisi UU
Ilustrasi DPR. Foto: Medcom.id
 
"Di situ (Omnibus Law Cipta Kerja) dikasih saja ketentuan khusus soal itu. Jadi, misal satu minggu harus ini (direspons) bukan dengan mengubah satu ketentuan undang-undang dengan PP (Peraturan Pemerintah)," papar dia.
 
Arsul memastikan Pasal 170 bakal menjadi sorotan dalam pembahasan. Partai berlambang ka'bah itu akan mempertimbangkan keberadaan aturan tersebut.
 
"Sangat bisa (dihapus) atau barangkali nanti kita ubah," ujar dia.
 
Dia menuturkan aturan Pasal 170 justru membuat kedudukan DPR di bawah pemerintah. Perubahan undang-undang tak bisa cuma lewat PP.
 
Pasal 170 yang dipermasalahkan berbunyi; dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau mengubah ketentuan dalam Undang-Undang yang tidak diubah dalam Undang-Undang ini. Artinya, Presiden memiliki wewenang mengubah undang-undang tanpa melalui DPR.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif