Unggahan TMC Polda Metro soal konten hoaks Undang-Undang Cipta Kerja. Instagram
Unggahan TMC Polda Metro soal konten hoaks Undang-Undang Cipta Kerja. Instagram

Akun Info Lalu Lintas Polda Metro Ikut Tangkal Hoaks soal UU Cipta Kerja

Nasional polri Omnibus Law
Siti Yona Hukmana • 07 Oktober 2020 11:55
Jakarta: Akun info seputar lalu lintas Polda Metro Jaya, TMC Polda Metro Jaya, turut mengomentari Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker). TMC Polda Metro mengunggah soal konten hoaks terkait Undang-Undang Ciptaker di akun Instagram.
 
"Waspada hoaks seputar omnibus law UU Cipta Kerja. Hoaks jaminan sosial dan kesejahteraan lain hilang. Fakta di omnibus law, jaminan sosial tetap ada, bahkan ditambah jaminan sosial bagi pekerja yang baru kehilangan pekerjaan (jaminan kehilangan pekerjaan) ada di Pasal 82-46E," dikutip Medcom.id dari akun Instagram TMC Polda Metro Jaya, Rabu, 7 Oktober 2020.
 
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono membenarkan hal itu. Argo menyebut penangkalan hoaks juga tugas polisi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Polisi berbuat baik menyampaikan ke publik agar waspada dengan hoaks. Itu bagian dari tugas preemtif polisi," kata Argo saat dikonfirmasi.
 
Penangkalan hoaks diperlukan untuk mencegah terjadinya salah persepsi di masyarakat. Penangkalan hoaks juga untuk mencegah dampak dari berita bohong.
 
"Kalau masyarakat kena hoaks, terus melakukan perusakan, apakah bukan tugas polisi? (menangani)," ujar Argo.
 
Argo tak menjawab ketika ditanya unggahan terkait surat telegram Kapolri Jenderal Idham Azis. Dia menegaskan unggahan untuk menangkal berita bohong.
 
Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo juga tidak menjawab tegas keterkaitan telegram Kapolri dengan unggahan TMC Polda Metro Jaya. Dia mengatakan unggahan untuk memberikan informasi kepada masyarakat.
 
"Agar tidak termakan oleh berita hoaks yang tidak benar," kata Sambodo saat dikonfirmasi terpisah.
 
Unggahan lain TMC Polda Metro Jaya terkait Undang-Undang Ciptaker yakni:
 
1. Upah buruh dihitung per jam. TMC Polda Metro menyebut tidak ada ketentuan itu dalam omnibus law.
2. Hak cuti hilang. TMC Polda Metro menyebut omnibus law tidak mengubah ketentuan cuti yang sudah ada sebelumnya.
3. Penghapusan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kota (UMK), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). TMC Polda Metro menyebut upah minimum tetap ada, ditetapkan pemerintah provinsi (pemprov), bahkan jika ada UM kabupaten/kota harus lebih tinggi dari provinsi. Hal itu terdapat dalam Bab IV Pasal 88C.
 
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Idham Azis menerbitkan Surat Telegram Rahasia (STR) Nomor: STR/645/X/PAM.3.2./2020 bertanggal 2 Oktober 2020. Telegram diterbitkan untuk melarang para buruh melakukan demontrasi besar-besaran atau mogok kerja menolak Undang-Undang Ciptaker di tengah pandemi covid-19 (korona).
 
Telegram ditandatangani Asops Kapolri Irjen Pol Imam Sugianto atas nama Kapolri. Poin enam dalam telegram itu memerintahkan jajaran kepolisian melakukan kontra narasi yang mendiskreditkan pemerintah.
 
Akun Info Lalu Lintas Polda Metro Ikut Tangkal Hoaks soal UU Cipta Kerja
Unggahan TMC Polda Metro soal konten hoaks Undang-Undang Cipta Kerja. Instagram
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif