Politikus PAN Saleh Partaonan Daulay. Dok. DPR RI
Politikus PAN Saleh Partaonan Daulay. Dok. DPR RI

Pengusul Revisi UU ITE Diminta Susun Kajian Akademis

Nasional undang-undang ite DPR RI
Anggi Tondi Martaon • 16 Oktober 2020 11:16
Jakarta: Pengusul revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) diminta membuat kajian akademis. Usulan perubahan UU harus memiliki alasan kuat agar bisa ditindaklanjuti.
 
"Kajian tersebut bisa dijadikan sebagai referensi jika memang rencana revisi itu dikerjakan," kata Pelaksana harian (Plh) Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Saleh Partaonan Daulay kepada Medcom.id, Jumat, 16 Oktober 2020.
 
Anggota Komisi IX DPR itu mengungkapkan semua aspek akan menjadi pertimbangan dalam pengajuan. Salah satunya, penerapan Pasal 28A dan 45A UU ITE terkait ujaran kebencian yang disebut 'aturan karet'.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Termasuk pengalaman dalam menggunakan UU tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Tentu termasuk juga soal urusan pemidanaan," ungkap dia.
 
Revisi sebuah aturan, kata Saleh, harus berorientasi kepada kepentingan seluruh pihak. Tidak boleh menguntungkan satu pihak tertentu, apalagi jika pasal dimanfaatkan penguasa untuk menekan kebebasan berpendapat.
 
"UU yang baik adalah aturan yang dapat melindungi kepentingan semua pihak secara berkeadilan," sebut dia.
 
Baca: Ketua Komisi I Menilai Pengusul Revisi Tidak Paham UU ITE
 
Dia mengakui perkembangan teknologi informasi sudah mengalami banyak perkembangan. Sehingga, banyak pasal di UU ITE yang perlu diaktualisasikan.
 
Usulan revisi UU ITE disuarakan anggota DPR Fraksi Gerindra Habiburokhman. Dia ingin unsur antargolongan Pasal 28 ayat (2) UU ITE diperjelas agar penegakan hukum tidak dituding bermuatan politik.
 
Pasal 28 ayat (2) UU ITE berbunyi Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
 
(SUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif