medcom.id, Jakarta: Penunjukan Yuni Kusdinar sebagai Wakil Deputi I Kantor Staf Presiden memunculkan rumor baru. Mantan Vice President Government Relation PT Freeport Indonesia ini disebut-sebut terlibat dalam kasus 'papa minta saham'.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan, Yuni bukan perpanjangan tangan Freeport di Istana. Dia diangkat jauh sebelum kasus itu mencuat.
"Tak ada perpanjangan tangan Freeport di Istana. Kalau ada satu nama yang direkrut di KSP, itu direkrut jauh-jauh hari, tak ada urusannya perpanjangan Freeport," tegas Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/12/2015).
Keberadaan Yuni, sambungnya, tidak memberikan pengaruh terhadap keputusan perpanjangan perusahaan asal Amerika Serikat itu. Presiden tidak bisa didikte bahkan oleh orang-orang di lingkungan Istana.
"Apa yang menjadi sikap pemerintah tidak bisa dipengaruhi oleh hal-hal seperti itu, termasuk sikap presiden," kata kader PDI Perjuangan ini.
Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki sebelumnya sudah mengklarifikasi penunjukan Yuni Kusdinar menjadi Wakil Deputi I Kantor Staf Presiden. Yuni menjadi Wakil Deputi I Kantor Staf Presiden saat Luhut Panjaitan masih menjabat Kepala Staf Presiden. Yuni mundur dari PT Freeport Indonesia pada awal 2015.
"Yuni Rusdinar adalah tenaga ahli utama untuk melakukan monitoring dan evaluasi, dan tidak pada posisi sebagai pengambil keputusan strategis. Karena itu, Yuni tidak ada konflik kepentingan ataupun hubungan apa pun dengan Freeport Indonesia," kata Teten, Selasa (22/12/2015).
medcom.id, Jakarta: Penunjukan Yuni Kusdinar sebagai Wakil Deputi I Kantor Staf Presiden memunculkan rumor baru. Mantan Vice President Government Relation PT Freeport Indonesia ini disebut-sebut terlibat dalam kasus 'papa minta saham'.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan, Yuni bukan perpanjangan tangan Freeport di Istana. Dia diangkat jauh sebelum kasus itu mencuat.
"Tak ada perpanjangan tangan Freeport di Istana. Kalau ada satu nama yang direkrut di KSP, itu direkrut jauh-jauh hari, tak ada urusannya perpanjangan Freeport," tegas Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/12/2015).
Keberadaan Yuni, sambungnya, tidak memberikan pengaruh terhadap keputusan perpanjangan perusahaan asal Amerika Serikat itu. Presiden tidak bisa didikte bahkan oleh orang-orang di lingkungan Istana.
"Apa yang menjadi sikap pemerintah tidak bisa dipengaruhi oleh hal-hal seperti itu, termasuk sikap presiden," kata kader PDI Perjuangan ini.
Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki sebelumnya sudah mengklarifikasi penunjukan Yuni Kusdinar menjadi Wakil Deputi I Kantor Staf Presiden. Yuni menjadi Wakil Deputi I Kantor Staf Presiden saat Luhut Panjaitan masih menjabat Kepala Staf Presiden. Yuni mundur dari PT Freeport Indonesia pada awal 2015.
"Yuni Rusdinar adalah tenaga ahli utama untuk melakukan monitoring dan evaluasi, dan tidak pada posisi sebagai pengambil keputusan strategis. Karena itu, Yuni tidak ada konflik kepentingan ataupun hubungan apa pun dengan Freeport Indonesia," kata Teten, Selasa (22/12/2015).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
