NEWSTICKER
Ilustrasi: Medcom.id
Ilustrasi: Medcom.id

DPR Jamin Pembahasan RUU Ciptaker Terbuka

Nasional Omnibus Law
Anggi Tondi Martaon • 21 Februari 2020 16:20
Jakarta: Badan Legislasi (Baleg) menjamin pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) dilakukan terbuka. Pihak terkait akan diundang untuk memberikan masukan terhadap omnibus law itu.
 
"Tentu akan melibatkan stakeholders yang ada dalam membahas perundang-undangan," kata Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat, 21 Februari 2020.
 
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyebut masukan dari pihak terkait sangat dibutuhkan. Pasalnya, RUU Cipta Kerja dianggap memiliki banyak masalah, seperti aspek tenaga kerja.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Salah satu poin yang disoroti yakni penetapan upah yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi daerah. Ketentuan ini dianggap tidak adil.
 
"Contoh Papua pada 2019 mengalami defisit. Kalau itu menggunakan standar daerah sudah pasti upah yang diterima pada tenaga kerja mengalami minus," ungkap dia.
 
DPR Jamin Pembahasan RUU Ciptaker Terbuka
Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi. Foto: MI/Mohammad Irfan
 
Persoalan lain yang dianggap membutuhkan masukan dari publik yaitu penetapan produk halal. Ketetapan ini harus dibahas bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan organisasi masyarakat (ormas) Islam.
 
"Persoalan rekomendasi bisa dilakukan ormas Islam, tidak hanya MUI. Itu lebih lentur tidak hanya menjadi monopoli MUI," ujar dia.
 
Baca: RUU Ciptaker Diyakini Serap 3 Juta Tenaga Kerja
 
Presiden Joko Widodo memastikan menerima kritik terkait draf RUU Cipta Kerja. Draf masih bisa berubah seiring pembahasan.
 
"Kita ingin terbuka, baik DPR maupun kementerian, menerima masukan-masukan, mendengar dari masyarakat sehingga nanti kita bisa akomodasi lewat kementerian kemudian juga di DPR," kata Jokowi di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Pusat, Kamis, 20 Februari 2020.
 
Jokowi meminta masyarakat melihat draf RUU Cipta Kerja secara menyeluruh. Masyarakat diharap tak khawatir.
 
"Satu per satu belum dilihat sudah dikritik, ini belum undang-undang loh ya. RUU yang baik, asosiasi, serikat, masyarakat masih bisa memberikan masukan kepada pemerintah, kementerian maupun DPR," kata dia.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif