Definisi Terorisme Dianggap Bukan Substansi Utama Revisi UU
Terorisme. Ilustrasi: Medcom.id/Mohammad Rizal.
Jakarta: Pengamat terorisme Ridwan Habib menilai definisi terorisme bukanlah substansi utama dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme. Pasalnya, penjelasan definisi terorisme sudah diatur dalam Pasal 6 dan 7 UU itu. 

"Jadi, UU Terorisme itu direvisi karena ada faktor-faktor taktikal yang digunakan penyidik untuk mempercepat proses pencegahan," Ridwan dalam keterangannya, Selasa, 22 Mei 2018.

Dia mencontohkan revisi bisa pada masa perpanjangan penyelidikan terduga teroris dari 7 hari menjadi 14 hari. Selain itu, perbaikan aturan juga meliputi laporan intelijen yang dijadikan bukti awal permulaan. 


"Kemudian, siapa yang berwenang melakukan deradikalisasi. (Revisi) tidak pada definisi terorisme," ujar dia. 

Baca: PPP Minta Polemik Definisi Revisi UU Terorisme Diakhiri

Menurut dia, sejak 2003 hingga 2018, tidak pernah aada masalah mengenai definisi terorisme di Pasal 6 dan 7 UU Terorisme. Ia heran mengapa definisi justru menjadi pembahasan yang alot saat ini.

"Mana ada kasus yang kemudian digugat  itu bukan terorisme karena UU itu. Kan belum pernah ada," ucap Ridwan. 

Dia menilai tersangka teroris potensi lolos dari jerat hukum apabila harus unsur ada motif ideologi dan politik. Pasalnya, motif inilah yang harus bisa dibuktikan penyidik di pengadilan. 

"Artinya, kalau tidak bisa dibuktikan di pengadilan tersangka bisa bebas," ungkap dia. 





(OGI)