Anggota Komisi III Minta Kinerja Menkumham Dievaluasi
Anggota Komisi III DPR Abdul Kadir Karding. Foto: Intan Yunelia/Medcom.id
Jakarta: Anggota Komisi III DPR Abdul Kadir Karding meminta Komisi III memanggil dan mengevaluasi kinerja Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Hal itu menyusul terkuaknya kasus suap kepada Kalapas Sukamiskin.

"Tentu Presiden perlu perkuat perintahnya agar Menkumham lebih ketat dan lebih konkret," kata Karding di Harlah ke-20 PKB, Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu, 22 Juli 2018. 

Menurut dia, Yasonna perlu cara khusus untuk mengantisipasi kongkalikong antara narapidana korupsi dan petugas lapas. Dia menilai efek jera tak akan dialami terpidana korupsi, jika praktik suap masih terjadi.


"Harus maksimum dilakukan penggawasan yang ketat terhadap hal-hal tersebut. Bukan hanya di Sukamiskin tapi kemungkinan di semua," jelas Karding. 

Politikus PKB itu juga meminta Kalapas Sukamiskin Wahid Husen diberikan sanksi tegas. Dia ingin Wahid dipecat secara tidak hormat.

BacaKronologi OTT Suap Fasilitas Lapas Sukamiskin

KPK sebelumnya menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan suap terkait fasilitas narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin. Mereka yakni Kalapas Sukamiskin Wahid Husen, Hendy Saputra selaku staf Wahid, narapidana korupsi Fahmi Darmawansyah, dan napi umum Andi Rahmat selaku tangan kanan Fahmi.

Wahid diduga telah menerima dua unit mobil Mitsubishi Triton Exceed dan Mitsubishi Pajero Sport Dakkar serta uang senilai Rp279.920.000 dan USD1.410. Pemberian itu diduga imbalan dari Fahmi Darmawansyah yang telah mendapatkan fasilitas sel kamar di Lapas Sukamiskin.

Atas perbuatannya, Kalapas Sukamiskin dan stafnya selaku penerima suap disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). 

Sedangkan, Fahmi dan Andi Rahmat selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.



(AZF)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id