Moeldoko menilai pemindahan ibu kota tidak memerlukan referendum. Foto: MI/Rommy Pujianto.
Moeldoko menilai pemindahan ibu kota tidak memerlukan referendum. Foto: MI/Rommy Pujianto.

Pemindahan Ibu Kota Tak Perlu Referendum

Nasional pemindahan ibukota
Desi Angriani • 24 Agustus 2019 05:31
Jakarta: Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai pemindahan ibu kota ke Kalimantan tak perlu referendum atau melalui pemungutan suara masyarakat luas. Hal ini menyusul saran Sandiaga Uno agar Presiden Joko Widodo menggelar referendum pemindahan ibu kota.
 
"Jadi tidak sejauh itulah," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 23 Agustus 2019.
 
Menurutnya, pemindahan ibu kota cukup dibahas di dewan legislatif dengan menghasilkan produk berupa undang-undang. Lagipula Jokowi sudah meminta restuanggota DPR dalam pidato kenegaraan pada 16 Agustus lalu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Saya pikir kita punya dewan yang mewakili ada anggota dewan. Kemarin Presiden minta izin kepada anggota dewan," ungkapnya.
 
Baca juga: Pemindahan Ibu Kota Perlu Undang-Undang Baru
 
Presiden Joko Widodo mengaku sudah mengantongi kajian terkait struktur tanah dan dampak ekonomi dari pemindahan ibu kota baru. Kajian itu diserahkan oleh Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Istana Kepresidenan, Jakarta.
 
"Kami menyerahkan detail kajian yang kemarin masih diminta Pak Presiden mengenai ibu kota baru. Dua detail itu terkait dengan struktur tanah dan dampak ekonomi dari pembangunan kota baru," kata Bambang seusai menemui Presiden.
 
Lokasi ibu kota baru akan segera diumumkan setelah Jokowi mempelajari kajian tersebut. Sebelumnya, Kalimantan Timur disebut terpilih menjadi ibu kota pengganti DKI Jakarta.
 
Untuk tahap pertama, dibutuhkan setidaknya waktu tiga tahun membangun kantor presiden, kantor kementerian/lembaga, gedung MPR/DPR, dan berbagai fasilitas di atas lahan seluas 3.000 hektare.
 
Adapun dana yang dibutuhkan mencapai Rp466 triliun. Dari jumlah itu, rencananya 20 persen menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sisanya kerja sama pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta keterlibatan swasta maupun badan usaha.
 
Untuk APBN, pemerintah tidak akan menggunakan penerimaan negara yang bersumber dari pajak. Alokasi 20 persen anggaran dari kas negara tersebut akan diperoleh melalui kerja sama pengelolaan aset.
 
Valuasi aset bangunan negara yang ada di sepanjang Jalan Medan Merdeka dan Jalan Sudirman-Thamrin saja bisa mencapai Rp150 triliun. Artinya, jumlah itu dapat menutup kebutuhan anggaran Rp93 triliun untuk membangun istana, pangkalan TNI, hingga kebutuhan rumah dinas.
 

(HUS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif