Misbakhun. Foto: Medcom.id/Nur Azizah
Misbakhun. Foto: Medcom.id/Nur Azizah

Ide Misbakhun soal Pemindahan Ibu Kota

Nasional pemindahan ibukota
K. Yudha Wirakusuma • 06 Mei 2019 07:56
Jakarta: Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun memiliki ide untuk menekan anggaran negara dalam rangka pemindahan Ibu Kota negara. Menurutnya, pembangunan fasilitas pemerintahan di Ibu Kota baru RI bisa dilakukan tanpa menggunakan uang negara.
 
“Ketika Ibu Kota negara sudah dipindah ke lokasi baru, pembangunan untuk gedung-gedung dan fasilitas pemerintahan bisa dilakukan dengan nol rupiah. Artinya pembangunan gedung pemerintahan di lokasi baru tanpa membebani APBN,” ujar Misbakhun di Jakarta, Minggu, 5 Mei 2019.
 
Menurutnya, gedung-gedung pemerintahan di Jakarta yang akan ditinggalkan bisa diserahkan penggunaan dan pengelolaannya kepada swasta. Selanjutnya, pihak swasta yang menggunakan gedung-gedung milik negara di Jakarta diwajibkan membangun kantor-kantor pemerintahan di Ibu Kota baru RI.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Jadi swasta membangun gedung pemerintahan di Ibu Kota baru RI sebagai biaya sewa penggunaan gedung-gedung negara di Jakarta,” ujar Misbakhun.
 
Skema penggunaan dan pengelolaan lahan ataupun gedung milik pemerintah kepada swasta tidak mengubah status kepemilikan. Artinya, lahan dan gedung tetap milik pemerintah sepenuhnya.
 
“Nantinya swasta yang mendapatkan hak pengelolaan diwajibkan membangun gedung perkantoran dan semua fasilitas pendukung yang dibutuhkan di Ibu Kota baru. Mereka diberi hak selama 50 tahun yaitu dua kali periode HGB (hak guna bangunan, red) untuk memanfaatkan gedung-gedung di Jakarta yang ditinggalkan oleh kementrian dan lembaga karena pindah ke ibu kota yang baru,” paparnya.
 
Baca: Sayup-sayup Wacana Pemindahan Ibu Kota
 
Mantan amtenar di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu meyakini pola tersebut sangat bisa dilakukan. Sebab, pemerintah dan swasta sama-sama diuntungkan.
 
“Karena Jakarta masih tetap sebagai ibu kota perekonomian dan swasta butuh perkantoran. Nantinya kelebihan biaya dari pemberian hak kepada swasta akan menjadi PNBP (penerimaan negara bukan pajak, red),” tuturnya.
 
Payung hukum untuk pemindahan Ibu Kota juga harus disiapkan. Legislator asal Pasuruan, Jawa Timur itu juga siap menginisiasi rancangan undang-undangnya di DPR. “Jika perlu dibuatkan undang-undang khusus terkait pemindahan Ibu Kota negara dari Jakarta ke lokasi baru. Yang penting anggaran bisa ditekan, tetapi pemindahan ibu kota RI tetap terealisasi,” ujarnya.
 
Sebelumnya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menghitung estimasi kebutuhan anggaran untuk membiayai pemindahan Ibu Kota negara. Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro yang juga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan, pemindahan Ibu Kota RI diperkirakan akan menelan anggaran antara Rp 323 triliun hingga Rp 466 triliun.
 

(YDH)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif