Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin mengikuti debat pertama Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta. Foto: MI/Ramdani.
Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin mengikuti debat pertama Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta. Foto: MI/Ramdani.

Kursi Menteri Dipastikan Bukan Milik Oposisi

Nasional kabinet jokowi
Candra Yuri Nuralam • 15 Agustus 2019 19:38
Jakarta: Pengisi kursi menteri periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipastikan bukan dari kalangan oposisi. Semua yang dipilih Jokowi berasal dari kalangan pendukung pemerintah.
 
"Dari gestur dan diksi beliau (Jokowi) insyaallah tidak ada (oposisi)," kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin dalam acara Primetime News Metro TV, Kamis, 15 Agustus 2019.
 
Dia memastikan kubu oposisi tidak bisa melobi lagi Presiden. Pasalnya, kata Ali, Jokowi sudah mematenkan nama-nama menterinya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Insyaallah tidak ada berubah, konfirmasi terakhir 55 persen kalangan intelektual dengan pengalaman dan profesional dan kemudian 45 persennya dari partai politik (partai politik)," ujar Ali.
 
Menurut dia, Jokowi tahu betul kebutuhan kursi menterinya untuk periode kedua. Dia menegaskan pemilihan menteri resmi dari Jokowi tanpa bisikan dari mana pun.
 
"Yang pasti dalam posisi seperti ini bagi kita bisa menjelaskan kepada publik kewenangan sepenuhnya kepada Presiden. Tapi kita harus mengerti bahwa Presiden tahu persis apa yang dilakukan dan tidak bisa diintervensi oleh siapa pun atas independensinya," tegas dia.
 
Jokowi mengatakan sebanyak 55 persen menteri yang akan mengisi kabinet 2019-2024 berasal dari kalangan profesional. Saat ini, kata dia, susunan menteri untuk periode keduanya juga telah rampung.
 
Baca: Tiga Indikator Calon Menteri Jokowi
 
"Parpol 45 persen," kata Jokowi di Cibubur, Jakarta, Rabu, 14 Agustus 2019.
 
Jokowi mengatakan hal ini juga sudah disampaikan kepada partai politik pendukungnya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Ia berharap parpol bisa menerima keputusan itu.
 
"Kabinet itu hak prerogatif presiden. Menteri itu adalah hak prerogatif presiden," tegas Jokowi.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif