Presiden Joko Widodo. Foto: Antara/Wahyu Putro
Presiden Joko Widodo. Foto: Antara/Wahyu Putro

Jokowi Sebut Dewan Pengarah Ibu Kota Baru Tak Digaji

Nasional pemindahan ibukota Ibu Kota Baru
Damar Iradat • 17 Januari 2020 16:54
Jakarta: Presiden Joko Widodo melibatkan tiga tokoh dunia, yakni Putra Mahkota Uni Emirat Arab Mohamed bin Zayed, CEO SoftBank Masayoshi Son, dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, sebagai dewan pengarah pembangunan ibu kota baru. Ketiganya tidak menerima imbalan.
 
Jokowi mencontohkan Mohamed Bin Zayed memiliki harta 1,4 triliun dolar Amerika."Tidak kuat lah kita gaji beliau, ya tidak kuatlohngegaji. (Hartanya) 1,4 triliun dolar Amerika. Apa yang mau saya gaji?" kata Jokowi saat berdialog dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 17 Januari 2020.
 
Meski tak memberikan imbalan lewat dana, Jokowi mengatakan, ketiga tokoh tersebut telah mendapatkan penghargaan lantaran bisa menjadi dewan pengarah pembangunan ibu kota baru di Indonesia. Posisi dewan pengarah perpindahan ibu kota merupakan pekerjaan besar.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Dan akan menjadi sejarah," ucap mantan Wali Kota Solo itu..
 
Menurut Jokowi, ada banyak tokoh dunia yang juga tertarik bergabung dalam dewan pengarah pembangunan ibu kota baru. Namun, Jokowi menilai anggota dewan pengarah cukup tiga orang.
 
Eks Gubernur DKI Jakarta itu sebelumnya juga mengajak negara lain turut serta. Namun, ia memastikan peran negara lain dalam pembangunan ibu kota baru dijajaki lewat skema kerja sama.
 
Ia tegas mengatakan Indonesia tidak mau menerima bantuan pinjaman dari negara lain dalam proyek pembangunan ibu kota baru. Selain itu, skema kerja sama ini tidak menyertakan jaminan pemerintah atau government guarantee. "Semua kerja sama," tegas dia.
 
Pemerintah bakal memindahkan ibu kota ke sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan di sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kontur lokasi ibu kota baru berbukit-bukit karena merupakan bekas hutan tanaman industri seluas 256 ribu hektare dengan kawasan inti seluas 56 ribu hektare.
 
Nantinya, ibu kota baru akan terbagi menjadi sejumlah klaster yaitu klaster pemerintahan seluas 5.600 hektare, klaster kesehatan, klaster pendidikan, serta klaster riset dan teknologi. Proses pembangunan ibu kota baru akan membutuhkan dana sedikitnya Rp466 triliun.
 
Dari jumlah itu, porsi APBN mencapai Rp89,4 triliun atau sebesar 19,2 persen. Sisanya, mengandalkan KPBU sebesar Rp253,4 triliun atau 54,5 persen, swasta termasuk BUMN sebesar Rp123,2 triliun atau 26,4 persen.
 

 

(AGA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif