Anggota DPR dari Fraksi PKB, Abdul Kadir Karding/Medcom.id/M Sholahadhin Azhar
Anggota DPR dari Fraksi PKB, Abdul Kadir Karding/Medcom.id/M Sholahadhin Azhar

PKB: Boleh Berserikat, Tapi Jangan Anarkis

Nasional ormas pkb
Theofilus Ifan Sucipto • 15 November 2020 17:05
Jakarta: Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Kadir Karding, menegaskan setiap orang berhak berserikat. Namun, kegiatan berserikat harus mematuhi aturan dan tak boleh anarkis.
 
“Tidak boleh salahkan pemerintah atau menuduh pemerintah. Kita orang (masyarakat) banyak dan berdemokrasi. Boleh berserikat dengan catatan tidak boleh anarkis,” kata Karding dalam diskusi virtual Crosscheck Medcom.id bertajuk ‘Diundang Istana, Mantan Panglima ke Mana?’ Minggu, 15 November 2020.
 
Karding juga menyoroti polemik Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Sejumlah petinggi KAMI ditangkap imbas aksi unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang berujung ricuh.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut dia, penangkapan terhadap anggota KAMI memiliki dasar hukum yang kuat. Anggota KAMI yang keberatan bisa membuktikan atau membantah melalui jalur hukum.
 
“Tanpa melihat ada yang menyuruh menangkap, tapi di (proses) hukum ada bukti,” ujar anggota Komisi I itu.
 
Baca: Ketua KAMI Medan Ditangkap Terkait Demo UU Ciptaker
 
Sebelumnya, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), M Nasir Djamil, menduga ada aktor di negara yang menolak kehadiran KAMI. Namun, dia enggan membeberkan aktor yang dimaksud.
 
“Penolakan-penolakan itu pasti berkorelasi dengan aktor-aktor di negara ini. Tidak mungkin mereka diorganisir secara tidak jelas,” kata Nasir.
 
Nasir enggan menuding secara gamblang pihak Istana Presiden yang menolak KAMI. Namun, dia yakin ada aktor yang terlibat lantaran penolakan terjadi di sejumlah daerah.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif