Sidang gugatan terhadap AHY di PN Jakpus, Selasa, 23 Maret 2021. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Sidang gugatan terhadap AHY di PN Jakpus, Selasa, 23 Maret 2021. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Gugatan Kubu Moeldoko Kandas

Nasional partai politik Partai Demokrat Moeldoko kongres partai demokrat
Fachri Audhia Hafiez • 04 Mei 2021 19:48

Jakarta: Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) mengugurkan gugatan keabsahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) asil Kongres Partai Demokrat Demokrat 2020. Gugatan itu diajukan kubu Moeldoko.
 
"Menyatakan gugatan para penggugat tersebut gugur," ujar Ketua Majelis Hakim Saifudin Zuhri di PN Jakpus, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 4 Mei 2021.

Majelis hakim beralasan penggugat tak pernah menghadiri persidangan. Kubu Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatra Utara, itu bahkan tak muncul pada sidang perdana. 

Sementara itu, pihak tergugat, yakni DPP Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) konsisten menghadiri persidangan. Hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan hakim menggugurkan perkara nomor 213/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Jkt.Pst itu.
 
"Kita telah tiga kali memanggil (penggugat) dan melaksanakan persidangan, yaitu panggilan untuk sidang pada 20 April. Kemudian sidang kedua 27 April dan 4 Mei 2021," ujar Saifudin.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Moeldoko Cs Dinilai Tak Menghormati Pengadilan?
 
Kubu Moeldoko mengajukan gugatan keabsahan AD/ART Hasil Kongres Partai Demokrat Tahun 2020. Penggugat terdiri dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat kubu Moeldoko, Ketua DPC Demokrat Konawe Utara Jefri Prananda, Ketua DPC Demokrat Muna Barat Laode Abdul Gamal, Ketua DPC Buton Utara Muliadin Salemba, serta Ajrin Duwila, dan La Moane Sabara.
 
Pengajuan ditujukan pada tergugat I DPP Partai Demokrat periode 2020-2025 serta DPP Partai Demokrat periode 2015-2020 sebagai tergugat II. Sedangkan turut tergugat ialah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly.
 
Penggugat meminta PN Jakpus melarang tergugat I melakukan segala tindakan hukum baik keluar maupun ke dalam atas nama Partai Demokrat. Termasuk melarang tindakan-tindakan tergugat I yang memecat peserta KLB Deli Serdang.
 
Kubu Moeldoko menilai AD/ART Partai Demokrat melanggar formal dan materiel. Mereka juga menuntut DPP Partai Demokrat membayar ganti rugi Rp100 miliar.


 
(OJE)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif