Menkumham bakal Panggil KPU
Menkumham Yasonna Laoly/MTVN/Damar Iradat
Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly memerintahkan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan menggail Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU bakal diajak  membahas polemik larangan mantan narapidana korupsi nyaleg dalam Peraturan KPU (PKPU).

"Pertama alasannya itu bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Bahkan tidak sejalan dengan keputusan MK," tegas Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 4 Juni 2018.

Yasonna meminta KPU tak menabrak sistem ketatanegaraan yang sudah tersusun baik. Apalagi, Indonesia sedang membangun sistem ketatanegaraan yang baik.


"Tujuan yang baik jangan dilakukan dengan cara yang salah," tegas politikus PDI Perjuangan itu.

Baca: Mendagri Sesalkan Eks Napi Koruptor tak Boleh Nyaleg

Pada dasarnya, Yasonna mendukung pelarangan eks narapidana korupsi nyaleg. Tapi, menghilangkan hak politik seseorang bukan kewenangan KPU. Harus ada keputusan UU dan pengadilan.

"Bahwa tujuannya baik kita sepakat tentang itu, tapi cari lah jalan lain dengan tidak menabrak UU. Karena itu bukan kewenangan PKPU," ucap dia.

KPU menambahkan pasal  mengenai larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif dalam PKPU tentang pencalonan legislatif. Pasal 8 huruf j rancangan PKPU menyatakan calon legislatif bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.





(OJE)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id