Pemda Diminta Efektifkan Dana Desa

Achmad Zulfikar Fazli 14 Mei 2018 09:51 WIB
dana desa
Pemda Diminta Efektifkan Dana Desa
Mendagri Tjahjo Kumolo/MTVN/Adin
Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta pemerintah desa mengefektifkan pembangunan dan pemanfaatan dana desa. Program itu dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Salah satunya melalui pelaksanaan Program Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018 sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo," ujar Tjahjo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pusat dan Daerah Tahun 2018 di JIexpo, Kemayoran, Jakarta, Senin, 14 Mei 2018.

Tjahjo menyinggung pentingnya sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dan berbagai aturan turunannya. Hal itu dinilai penting untung mengharmonisasi pekerjaan dari pusat hingga daerah.


Baca: Implementasi Dana Desa Dinilai Belum Optimal

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT)  Eko Putro Sandjojo menegaskan pemerintah akan mempercepat penyaluran dana desa. Ia berharap seluruh kepala daerah, baik bupati maupun wali kota seluruh Indonesia membantu menyukseskan.

"Setelah dana cair dari pusat, maksimal 7 hari harus sudah disalurkan ke desa," tegas Eko.

Eko menjelaskan program dana desa untuk mendesentralisasikan pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, pembangunan dengan skema padat karya tunai dapat segera direalisasikan jika penyaluran dana desa berlangsung cepat.

Baca:n Dana Desa Diharapkan Sentuh Pendidikan Usia Dini

Politikus PKB itu mengingatkan 30 persen pengerjaan proyek harus dialokasikan untuk upah pekerja. Program tersebut, lanjut dia, juga akan meningkatkan daya beli masyarakat.

"Terbangunnya ribuan kilometer jalan dan pembangunan infrastruktur lain yang memberikan dampak adalah buah kepemimpinan serta kerja keras bupati, wali kota, dan kepala desa. Begitu juga dengan penyerapan dana desa meningkat dari 83 persen menjadi 99 persen. Kepala daerah telah membuktikan bisa mencetak sejarah baru," jelas dia.

Perlindungan Ketenagakerjaan

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto memastikan aparatur pemerintahan desa dilindungi program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Hari Tua (JHT).

Baca: Menyelamatkan Dana Desa dari 'Tangan Kotor'


Perlindungan yang diberikan merupakan tindak lanjut penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri tentang fasilitas dan penyelenggaraan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparatur pemerintahan desa.

Kerja sama yang dijalin memungkinkan seluruh aparatur pemerintahan desa yang tersebar di 74.957 desa di seluruh Indonesia mendapat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Kami memiliki 325 kantor layanan di seluruh Indonesia yang siap memberikan pelayanan kepada seluruh aparat desa. Selain itu juga dengan infrastruktur dan kanal digital yang kami miliki, semua sudah diperslapkan memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh peserta tanpa membedadakan pelayanan yang diberikan," terang Agus.



(OJE)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id