Petugas Dinas Perhubungan menunjukkan tulisan imbauan pengendara membuka kaca saaat pemeriksaan kendaraan di tol Jakarta-Cikampek, Cikarang Barat, Jawa Barat, Kamis, 7 Mei 2020. Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Petugas Dinas Perhubungan menunjukkan tulisan imbauan pengendara membuka kaca saaat pemeriksaan kendaraan di tol Jakarta-Cikampek, Cikarang Barat, Jawa Barat, Kamis, 7 Mei 2020. Foto: Antara/Sigid Kurniawan

Relaksasi Transportasi Tak Hentikan Penyebaran Covid-19

Nasional Virus Korona
Cindy • 15 Mei 2020 09:51
Jakarta: Kebijakan pemerintah melonggarkan operasi moda transportasi umum dengan aturan ketat saat pandemi virus korona (covid-19) dianggap tidak membantu memangkas rantai penyebaran virus. Kesimpulan itu didapat dari hasil jajak pendapat News Research Center (NRC) Media Group.
 
Survei melibatkan 157 responden tokoh publik di 34 provinsi di Indonesia. Sebanyak 85,99 persen dari 157 responden tokoh publik yakin relaksasi moda transportasi menyulitkan daerah menerapkan aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
 
"Sulit membendung mobilisasi warga pulang kampung," kata Head of NRC Media Group News Ade Alawi di Jakarta, Jumat, 15 Mei 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut dia, 53,59 persen tokoh publik menilai penerapan PSBB di beberapa daerah saat ini kurang berjalan baik. Sementara itu, 9,80 persen responden menilai PSBB berjalan tidak baik.
 
"Artinya, 65 persen lebih responden menilai PSBB di daerah tidak berjalan dengan baik," ungkap Ade.
 
Konsistensi pemerintah membatasi warga mudik ke kampung halaman juga diragukan. NRC Media Group mencatat 69,43 persen responden mengungkapkan ketidakpercayaan terhadap kebijakan tersebut.
 
"Tokoh publik yang kurang percaya atas kebijakan pemerintah sebanyak 54,78 persen. Sementara yang tidak percaya 14,65 persen," papar Ade.
 
Peneliti senior Saiful Mujani Research Center (SMRC) Sirojuddin Abbas menilai ketidakpercayaan ini wajar mengingat pemerintah kewalahan menghadapi dilema kesehatan dan ekonomi. Kebijakan untuk satu sektor akan mengorbankan sektor lainnya.
 
“Ada kelelahan pemerintah, mana yang akan diambil,” kata Sirojuddin melalui telekonferensi dengan aplikasi Zoom.
 
NRC Media Group menggelar jajak pendapat tokoh publik di 34 provinsi di Indonesia mengenai kebijakan pemerintah menerapkan relaksasi mudik. Jajak pendapat digelar sejak 7-12 Mei 2020.
 
Relaksasi Transportasi Tak Hentikan Penyebaran Covid-19
 
Baca: Pemerintah Dinilai Tidak Konsisten Melarang Mudik
 
Tokoh publik yang dilibatkan memiliki pengaruh cukup besar di daerahnya maupun di kancah nasional. Mereka dibagi menjadi empat kelompok yakni tokoh pendidikan dan budaya; tokoh hukum dan keamanan; tokoh ekonomi; dan tokoh sosial politik.
 
Sebanyak 157 responden terdiri dari 73,25 persen laki laki dan 26,75 persen perempuan. Sebanyak 33,12 persen menempuh jenjang pendidikan S3 29,30 persen, S2 30,57 persen, S1 dan sisanya dari jenjang D3 sampai SMP.
 
Usia responden tokoh publik mulai dari 20 sampai 60 tahun lebih. Metode penelitian nonprobabilitas dengan sampel yang dipilih atau sampel yang sengaja diundang untuk dijadikan sebagai responden. Mereka diminta menjawab 10 instrumen pertanyaan.
 
Informasi lengkap tentang perkembangan penanganan pandemi covid-19 bisa langsung diakses di sini.
 

(OGI)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif