NEWSTICKER
Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos. Foto: Medcom.id/Theofilus Ifan Sucipto
Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos. Foto: Medcom.id/Theofilus Ifan Sucipto

Pembahasan RUU Cipta Kerja Diminta Dengar Rintihan Buruh

Nasional buruh Omnibus Law
Theofilus Ifan Sucipto • 15 Februari 2020 20:00
Jakarta: Legislator diminta bijak dalam membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Anggota DPR diminta mendengar masukan masyarakat, khususnya pekerja.
 
"DPR tidak boleh sekadar dukung (pembahasan RUU Cipta Kerja)," kata Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos dalam sebuah diskusi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu, 15 Februari 2020.
 
Sebagai salah satu ketua serikat buruh, dia tak setuju dengan RUU Cipta Kerja. Proses pembuatan draf salah satu omnibus law tersebut terkesan misterius.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Draf dibuat diam-diam dan kita tidak pernah tahu apa yang jadi konsep yang diserahkan," ujarnya.
 
Pihaknya belum berkoordinasi langsung dengan DPR. Namun, dia berharap legislator mendengar keluhan dan masukan dari serikat pekerja.
 
Pembahasan RUU Cipta Kerja Diminta Dengar Rintihan Buruh
Pemerintah menyerahkan draf RUU Cipta Kerja ke DPR. Foto: MI/ Susanto
 
Pada Rabu, 12 Februari 2020, pemerintah menyerahkan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja kepada Ketua DPR RI. Draf terdiri atas 79 UU dengan 15 bab dan 174 pasal. Draf akan dibahas pemerintah dengan tujuh komisi di DPR.
 
Sebelum masuk ke tahap pembahasan, draf RUU Omnibus Law ini akan dibawa ke rapat paripurna untuk kemudian dibahas di Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Bamus lantas membuka ruang kepada seluruh elemen publik untuk memberikan masukan.
 
Sejumlah elemen masyarakat menganggap RUU Omnibus Law Cipta Kerja sebagai kemunduran hukum di Indonesia. Pemerintah dianggap mengabaikan keselamatan rakyat dan lingkungan hidup dari ancaman bencana.
 
"Ditandatanganinya Surat Presiden (Surpres) Omnibus Law Cipta Kerja menjadi kado pahit bagi perlindungan keselamatan rakyat dan lingkungan hidup," kata Manajer Kajian Kebijakan Eksekutif Nasional WALHI, Boy Even Sembiring, melalui keterangan tertulis, Jakarta, Jumat, 14 Februari 2020.
 

 

(SUR)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif