Aburizal Bakrie dan Prabowo Subianto. ANTARA/Wahyu Putro A
Aburizal Bakrie dan Prabowo Subianto. ANTARA/Wahyu Putro A

Posisi Menteri Senior, Perlukah?

Nasional pemerintah
Prita Daneswari • 20 Mei 2014 12:28
medcom.id, Jakarta: 'Menteri senior', sebuah posisi yang dijanjikan Prabowo Subianto kepada Ketum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie merupakan jabatan baru di Indonesia. Menurut Prabowo, menteri senior yang ia maksud merupakan menteri utama yang punya kewenangan bertindak operasional dalam mengelola rencana besar pemerintahan bersama jajaran kabinet.
 
Tanggung jawab utama sang menteri senior atau menteri utama itu adalah melakukan percepatan rencana pembangunan bidang ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
 
Melihat definisi yang dijabarkan Prabowo, tugas menteri senior itu bisa saja tumpang tindih dengan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) bentukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Presiden Yudhoyono membentuk UKP4 sebagai pengawas dan pemantau kinerja menteri yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Bersatu II pada 2009. UKP-PPP yang dipimpin oleh Kuntoro Mangkusubroto ini secara berkala per dua bulan melakukan evaluasi kinerja para menterinya. Namun, hasil evaluasi ini tidak pernah dipublikasikan secara resmi dan hanya menjadi laporan internal bagi Kepala Negara.
 
UKP-PPP dibentuk dengan melihat kesuksesan presidential delivery unit di Inggris yang dibangun Tony Blair. Unit ini berkedudukan di bawah, dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dalam melaksanakan tugasnya, UKP-PPP bekerja sama dengan wakil presiden dan berkoordinasi serta memperoleh informasi dan dukungan teknis dari kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah (pemda), serta pihak lain yang terkait.
 
Adapun tugas UKP-PPP, menurut Pasal 3 Perpres 54/2009 adalah membantu presiden dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan sehingga mencapai sasaran pembangunan nasional dengan penyelesaian penuh. Intinya UKP-PPP dibentuk presiden sebagai pengawas agar program-program yang telah dicanangkan berjalan dengan baik.
 
Bila diselisik, jabaran tugas UKP-PPP tidak banyak beda dengan definisi tugas yang biasanya diemban menteri senior di Sungapura. Sama-sama di bawa presiden, setara wapres, membawahkan menteri, dan mengelola rencana pemerintah.
 
Seorang menteri senior Singapura bertugas melakukan menajemen terhadap pengelolaan negara. Sedangkan tata pemerintahan tetap menjadi wewenang perdana menteri dan masih ada presiden sebagai simbol negara.
 
Hingga kini, memang belum jelas bagaimana definisi pasti tugas seorang menteri senior yang akan diemban oleh Aburizal Bakrie. Melihat sudah hadirnya UKP-PPP, apakah jabatan menteri senior masih diperlukan?
 

(PRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif