Tokoh separatis Papua, Benny Wenda. (Foto: Dok. The Office of Benny Wenda).
Tokoh separatis Papua, Benny Wenda. (Foto: Dok. The Office of Benny Wenda).

Kontribusi Benny Wenda di Papua Dipertanyakan

Nasional papua ULMWP
M Sholahadhin Azhar • 03 Desember 2020 22:09
Jakarta: Deklarasi pemerintahan Papua Barat oleh Benny Wenda mengundang polemik. Utamanya terkait kontribusi Benny di Tanah Cenderawasih.
 
"Selama ini apa sih catatan yang sudah dilakukan Benny Wenda terhadap Papua yang merasa dia wakili?" ujar pakar resolusi konflik Universitas Parahyangan, Bandung, I Nyoman Sudira, melalui keterangan tertulis, Kamis, 3 Desember 2020.
 
Menurut dia, kelompok United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang digagas Benny juga tak terlalu berkontribusi terhadap Papua. Hal tersebut memancing pertanyaan mengenai kepentingan Benny dan kelompoknya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sebab, Nyoman melihat kelompok itu tak digagas oleh kepentingan masyarakat Papua, melainkan dari luar negeri. Dia menyebut ada tiga pentolan ULMWP yang saat ini berada di luar Indonesia.
 
"Ada Benny Wenda di London, Octavianus Mote di New York, ada Rex Rumakiek yang di Austalia," kata dia.
 
Baca: Tak Perlu Panik, Benny Wenda Hanya Bangun Negara Ilusi
 
Menurut Nyoman, keadaan itu menggambarkan pengaruh asing pada isu sentral, yakni desakan untuk memerdekakan Papua. Mengingat, pentolan ULMWP konsisten mencari dukungan dari jalur internasional.
 
"Isu yang digembor-gemborkan di luar negeri adalah hak asasi manusia (HAM), enggak ada yang lain. Karena hanya HAM yang bisa menjadi jembatan kekuatan internasional bisa masuk," kata dia.
 
Senada dengan Nyoman, mantan Kepala BAIS, Laksda TNI (Purn) Soleman B. Ponto, menilai deklarasi Benny Wenda tak membawa kepentingan masyarakat Papua. Sebab menurut dia, banyak kelompok di Papua yang menentang deklarasi Benny.
 
"Berarti mereka merasa tidak diwakili. Dari situ kita bisa nyatakan bahwa itu hanya kepentingan golongan saja, tidak untuk kepentingan semua," katanya. 
 
Sementara itu, Manajer Departemen Politik dan Pemerintahan Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP), Eveline Cabuy, menawarkan solusi atas hal ini. Menurut dia, pemerintah harus meningkatkan kualitas pendidikan di Papua. 
 
Di sisi lain, pemerintah juga harus memerhatikan permasalahan HAM di Papua. Sehingga, bisa memberikan rasa aman dan nilai Pancasila yakni 'Kemanusiaan yang adil dan beradab'.
 
Selain itu, Eveline juga meminta pemerintah memberi kepercayaan pada pemuda Papua, utamanya dalam mengekspos kreatifitas mereka.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif